Pascastatus PSBB, Anies Baswedan Diminta Gerak Cepat

Pascastatus PSBB, Anies Baswedan Diminta Gerak Cepat
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AMA Selasa, 7 April 2020 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergerak cepat dengan segera mengumumkan kebijakan-kebijakan dan program-program pengetatan atau pembatasan pascaditerbitkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta demi mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Pasalnya, kata Teguh, di wilayah Provinsi DKI Jakarta, per tanggal 6 April 2020 terkonfirmasi 1.268 kasus positif Covid-19 atau sekitar 50,9 persen dari seluruh kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jika melihat tren penyebarannya, jumlah ini akan terus meningkat setiap harinya.

“Gubernur DKI Jakarta harus segera menerbitkan landasan hukum pelaksanaan PSBB secara rinci termasuk memuat kegiatan atau program yang wajib dilaksanakan selama penetapan PSBB di wilayah DKI Jakarta termasuk penghitungan dukungan anggaran bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan PSBB," ujar Teguh dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020).

Teguh menilai, imbauan social distancing belum mampu membuat jumlah kasus positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta menurun. Karena itu, imbuan tersebut harus segera dievaluasi dan beralih ke metode yang lebih ketat dan efektif atau menambahkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan guna efektivitas PSBB.

"Berdasarkan Pasal 13 Permenkes Nomor 9/2020, maka pelaksanaan PSBB dengan item kebijakan yang telah diatur termasuk pembatasan moda transportasi, namun apakah hal tersebut akan dirasa cukup efektif?" tutur Teguh.

Selain itu, perlu juga mendorong percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 kota-kota penyangga di sekeliling Jakarta. Pasalnya, mobilitas sehari-hari yang tinggi dari daerah penyangga ke Jakarta dan sebaliknya, justru menjadi penyabab
percepatan penyebaran Covid-19.

Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terdapat 1.094.691 penglaju dari wilayah Bodetabek yang setiap harinya bekerja atau bersekolah di DKI Jakarta.

"Jadi, Gubernur DKI Jakarta bersama dengan kepala daerah area penyangga perlu segera melakukan pembahasan terkait pembatasan mobilitas masyarakat keluar masuk wilayah DKI Jakarta," tutur dia.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com