Dishub DKI: Penetapan PSBB Dapat Maksimalkan Pembatasan Transportasi Umum Secara Masif

Dishub DKI: Penetapan PSBB Dapat Maksimalkan Pembatasan Transportasi Umum Secara Masif
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Hotman Siregar / RSAT Selasa, 7 April 2020 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan melalui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI dapat melakukan pembatasan transportasi umum secara masif. Hal tersebut untuk menekan tingkat penularan dan penyebaran Covid-19 di Jakarta.

"Kalau sekarang kita masih fokus pada pelayanan yang berada di bawa komando Pemda,  artinya Transjakarta, MRT, dan LRT yang baru dilakukan pembatasan," kata Syafrin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Sebelum ditetapkan PSBB, kata Syafrin, selama ini Pemprov DKI telah melakukan upaya pembatasan penggunaan pelayanan trasnportasi umum. Namun kata dia, hal tersebut masih kurang karena pembatasan hanya dapat dilakukan pada transportasi umum milik DKI saja seperti MRT, LRT, dan Transjakarta.

"Setelah ada PSBB maka kita bisa masifkan, tidak hanya MRT, LRT dan Transjakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya. Kita akan fokus kesana memang, dan tentu keseluruhan implementasi PSBB di sektor transportasi kita akan in line dengan ketetapan dari pusat," lanjutnya.

Tak hanya itu, kata Syafrin, dengan status PSBB tersebut Pemprov DKI juga dapat melakukan pembatasan terhadap trasnportasi atau kendaraan pribadi yang masuk dan keluar ke Jakarta.

Dalam Pasal 13 ayat (10) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, disebutkan salah satu pelaksanaan PSBB adalah pembatasan moda transportasi penumpang baik umum maupun pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antara penumpang.

Syafrin mengatakan pihaknya berharap agar PSBB tidak diberlakukan secara parsial khusus untuk di Jakarta,  melainkan diperluas hingga ke Jabodetabek. Hal tersebut kata dia, karena penularan tertinggi atau wilayah yang menjadi epicentrum penularan Covid-19 ada di Jabodetabek. bukan hanya Jakarta.

"Kita pahami bahwa kasus pertama dan kedua itu kan adanya di Depok, kemudian masuk ke Jakarta. Artinya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi harus dilihat menjadi suatu kesatuan wilayah karena pergerakannya itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah administrasi. Tetapi daerah sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com