Melanggar PSBB, Sanksi 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta Menanti

Melanggar PSBB, Sanksi 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta Menanti
PSBB di Jakarta Anies Baswedan Ingatkan Sanksi Bagi Pelanggar ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 9 April 2020 | 23:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sanksi tegas menanti bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberlakukan PSBB, Kamis (9/4/2020). Seperti diketahui PSBB akan mulai berlaku mulai Jumat (10/4/2020) pada pukul 00.00 WIB. Sanksi ini berlaku bagi orang perorangan dan juga bagi perusahaan atau dunia usaha.

Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Terbitkan Pergub Pelaksanaan PSBB di Jakarta

"Terkait dengan sanksi, sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa yang ada di dalam Pasal 27 (Pergub 33), pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2020) malam.

Ketentuan perundangan-perundangan yang dijadikan dasar pemberian sanksi di Pergub ini, kata Anies adalah Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan sanksi bagi pelanggaran kegiatan kekarantinaan kesehatan termasuk PSBB adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Baca juga: PSBB, KRL Beroperasi 06.00-18.00 WIB

"Ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi selama 1 tahun (penjara) dan denda sebesar-besarnya Rp 100 juta," tandas Anies.

Anies mengatakan pihaknya bersama aparat penegak hukum memastikan semua pihak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PSBB. Jika tidak, pihaknya bersama Polri-TNI akan menindak tegas dengan memberikan sanksi mulai dari sanksi ringan sampai sanksi pidana.

Baca juga: PSBB, Operasional MRT Hingga Pukul 18.00

"Ada sanksi pidana, pidana ringan berulang bisa menjadi lebih berat prosesnya. Nanti kita kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan," ungkap Anies.

Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".



Sumber: BeritaSatu.com