Penting, Ini Hak dan Kewajiban Warga DKI Selama PSBB

Penting, Ini Hak dan Kewajiban Warga DKI Selama PSBB
Anggota kepolisian berpatroli keamanan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 10 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / YUD Jumat, 10 April 2020 | 18:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Provinsi DKI Jakarta telah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Jakarta yang terus meningkat. Pemberlakuan PSBB ini mulai hari ini, Jumat, 10 April hingga 23 April 2020 mendatang.

Baca juga: Pemkot Jakpus Siap Amankan Kebijakan PSBB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Pergub ini mengatur 5 hal, yakni pelaksanaan PSBB, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan sanksi.

Baca juga: Polri Tegaskan Seluruh Polda Bantu Pemda Terapkan PSBB

Hak dan kewajiban penduduk DKI Jakarta selama PSBB diatur dalam Bab V, Pasal 19 dan Pasal 20 Pergub ini.

Berikut ini adalah hak penduduk DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1):

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;

c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Sementara kewajiban penduduk DKI selama PSBB sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1):

a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;

b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk DKI wajib (Pasal 20 ayat 2):

a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi

(contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19

Pelaksanaan hak dan kewajiban penduduk DKI Jakarta ini harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.

Baca juga: Kawal PSBB, Dishub Jaksel Kerahkan 162 Personel



Sumber: BeritaSatu.com