Pemprov Depok Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Pemprov Depok Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja

Sabtu, 16 Mei 2020 | 13:07 WIB
Oleh : CAH

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Jawa Barat meminta seluruh perusahaan di Kota tersebut untuk mematuhi Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia.

"Kami minta perusahaan mematuhi aturan yang tertuang dalam SE kemenaker tersebut," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2020).

SE dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor :N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Salah satu poinnya adalah membuat kesepakatan dengan pekerja, jika perusahaan tidak menyanggupi poin yang terdapat dalan surat tersebut.

Manto menjelaskan, dalam SE tersebut menyebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

"Selain itu, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati," katanya.

Dikatakannya kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan serta denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada pekerja/buruh. Tentunya, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

"Kami harap mereka bisa memenuhi hak karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujarnya.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Komisi A Minta THR Pasukan Pelangi Tetap Dibayarkan

Komisi A menolak rencana penghapusan THR PJLP. THR harus tetap dibayarkan walaupun situasi ekonomi tergerus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

PSBB Jakarta Berakhir 21 Mei, Masjid Al Azhar Berharap Bisa Salat Idulfitri

"Kalau PSBB diperpanjang lagi kita tidak bisa melaksanakan salat Idulfitri. Kalau tidak diperpanjang, kita siap untuk melaksanakan salat," kata Haji Iding.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Laju Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Menurun

Penambahan 62 kasus virus corona (Covid-19) pada hari Jumat mengalami penurunan dibandingkan penambahan kasus sehari sebelumnya, 180 kasus.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Bantu RS Saat Covid-19, DAP Sumbangkan 1.000 Lebih Kasur Lipat

PT Duta Abadi Primantara (DAP) memberi bantuan lebih dari 1.000 kasur lipat Florence kepada rumah sakit dan rumah sakit darurat yang menangani Covid-19.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Ini Syarat Jika Ingin Dapat Surat Izin Keluar-Masuk Jakarta

Untuk mendapatkan SIKM ini, setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing memenuhi persyaratan yang diisi melalui corona.jakarta.go.id.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Belanja Lahan di Perubahan APBD DKI 2020

Praseio merekomendasikan agar anggaran belanja lahan pada dua dinas Pemprov DKI tersebut dinolkan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Ini Sanksi Pidana bagi Pemalsu Surat Izin Keluar Masuk

Pelaku pemalsuan surat izin keluar masuk (SIKM) dikenai sanksi pidana.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Feby Sahroni Terjun Langsung Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Hingga saat ini masih banyak masyarakat belum mendapatkan bantuan, sehingga dengan adanya Posko ini dapat membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh Pemda.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Anies Baswedan: Tidak Ada Pelonggaran PSBB di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa sampai saat ini di DKI Jakarta belum ada kebijakan pelonggaran pelaksanaan PSBB.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020

Ini Sanksi bagi Pelanggar Pergub DKI Jakarta 47/2020

Pelanggar Pergub DKI Jakarta 47/2020 bisa dikarantina selama 14 hari.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS