Demokrat DKI Tolak Pemotongan TKD Tenaga Medis
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Demokrat DKI Tolak Pemotongan TKD Tenaga Medis

Sabtu, 16 Mei 2020 | 17:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tetap membayarkan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk aparatur sipil negara (ASN) bagi tenaga medis secara penuh. Pasalnya, peran tenaga medis dalam memerangi Covid-19 cukup besar dan berada di garda terdepan.

"Tenaga medis ini telah berjuang di garda terdepan dalam melawan Covid-19, jangan sampai tenaga medis yang ASN kehilangan TKD-nya. Coba dihitung ulang penyesuaian anggaran itu, agar tenaga medis ini tidak terdampak juga. Malah kebutuhan mereka harus didukung penuh," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Rencananya, mulai bulan Mei, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memotong TKD bagi ASN sebesar 50 persen. Pemotongan TKD ASN ini dilakukan untuk penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah daerah saat menghadapi pandemi Covid-19.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jakarta ini juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan kembali TKD ASN yang dipotong itu pada saat ekonomi membaik nanti. Menurutnya, TKD ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dipotong 50 persen mulai bulan Mei 2020 ini.

"TKD ASN yang dipotong ini mencapai Rp 408,73 miliar per bulan. Memang gede untuk penghematan. Tapi saya minta agar pemerintah mengganti lagi TKD yang telah dipotong itu pada saat ekonomi membaik, tahun depan. Jangan sampai hak TKD mereka hangus. Kalau mau disesuaikan, sektor lain saja, seperti anggaran formula E, pembebasan lahan dan lainnya," kata anggota DPRD DKI Jakarta tiga periode ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, tunjangan ASN itu disesuaikan dengan kontraksi ekonomi yang terdampak Covid-19 yang mempengaruhi APBD DKI Jakarta. Menurutnya, pemotongan TKD direncanakan hingga 50 persen yang akan dimulai pada bulan Mei ini.

"Keputusannya sedang dirancang. Saat pendapatan daerah stabil, pembayaran TKD akan kembali normal. Tapi semua tenaga medis dan paramedis yang menangani langsung Covid-19 itu dikecualikan. Kalau yang tidak menangani Covid-19, tetap dipangkas," kata Chaidir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDIP Kota Bekasi Bagikan 3.000 Paket Sembako

Pembagian sembako dilakukan oleh masing-masing koordinator wilayah.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Jasad Bayi Ditemukan di dalam Kardus Sepatu

Peristiwa penemuan mayat bayi laki-laki di dalam kardus sepatu itu, sekitar pukul 22.45 WIB, Jumat (15/5/2020).

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Melonjak Tajam

Padahal, sehari sebelumnya, hanya ada 62 kasus positif Covid-19 di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Anies: Tak Ada Mudik Lokal, yang Ada Mudik Virtual

Masyarakat harus tetap berada di rumah agar penyebaran Covid-19 tak makin meluas.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Lawan Covid-19, Jababeka Group Bagikan 5.000 Paket Hand Sanitizer dan Masker Gratis

Jababeka Group telah melakukan serangkaian aksi sosial yang dinilai dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Pemprov Depok Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja

Dalam SE Kemnaker tersebut menyebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Komisi A Minta THR Pasukan Pelangi Tetap Dibayarkan

Komisi A menolak rencana penghapusan THR PJLP. THR harus tetap dibayarkan walaupun situasi ekonomi tergerus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

PSBB Jakarta Berakhir 21 Mei, Masjid Al Azhar Berharap Bisa Salat Idulfitri

"Kalau PSBB diperpanjang lagi kita tidak bisa melaksanakan salat Idulfitri. Kalau tidak diperpanjang, kita siap untuk melaksanakan salat," kata Haji Iding.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Laju Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Menurun

Penambahan 62 kasus virus corona (Covid-19) pada hari Jumat mengalami penurunan dibandingkan penambahan kasus sehari sebelumnya, 180 kasus.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2020

Bantu RS Saat Covid-19, DAP Sumbangkan 1.000 Lebih Kasur Lipat

PT Duta Abadi Primantara (DAP) memberi bantuan lebih dari 1.000 kasur lipat Florence kepada rumah sakit dan rumah sakit darurat yang menangani Covid-19.

MEGAPOLITAN | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS