Tak Punya SIKM Jakarta, Pengumudi Kendaraan Akan Diputarbalikan ke Tempat Semula

Tak Punya SIKM Jakarta, Pengumudi Kendaraan Akan Diputarbalikan ke Tempat Semula
Petugas TNI, kepolisian, Satpol PP, Dishub Kota Tangsel serta petugas medis memeriksa kelengkapan masker dan jarak antar penumpang kendaraan di perbatasan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Bogor di perempatan Viktor, Serpong, Tengsel, Sabtu (18/4/2020). Kota Tangsel mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari ini. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Yustinus Paat / EHD Jumat, 22 Mei 2020 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, mulai hari ini, Jumat (22/5/2020) pihaknya akan memastikan setiap pengemudi kendaraan mobil dan motor yang keluar masuk Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Jika tidak memiliki SIKM, kata Syafrin, pihaknya akan langsung meminta untuk putar balik ke tempat semual. “Akan langsug diputarbalikkan (pengemudi mobil dan motor yang tak punya SIKM)," ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (22/5/2020).

Syafrin mengatakan pihaknya bersama Satpol PP, polisi dan TNI akan memperketat pengawasan di 12 titik perbatasan Jakarta dengan daerah sekitarnya. Ke-12 titik tersebut antara lain Kalimalang, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Bekasi, Lenteng Agung, Pasar Jumat, Pos Polisi Kamal serta Kalideres. "Kita akan operasi di 12 tiitik mulai Jam 07.00 WIB, yang di kawasan perbatasan dengan Jakarta. Tentu sesuai dengan Pergub yang akan melakukan penegakan hukum rekan-rekan dari Satpol PP. Kemudian didampingi dari dishub, polisi dan TNI," ungkap dia.

Dishub DKI Jakarta, lanjut Syafrin menerjunkan 2000 personel untuk melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan SIKM. Meskipun, dia mengakui bahwa pemeriksaan SIKM tahap awal ini berlangsung dengan pendekatan preventif humanis. "Karena ini awal penindakan, tentu akan bertindak preventif humanis. Jadi bagi gang belum memliki kartu SIKM tapi ternyata pergerakannya sesuai dengan aturan PSBB, kita tetap perbolehkan dulu," tandas dia.

Dengan demikian, lanjut Syafrin, pihaknya masih memberi toleransi terhadap orang yang bekerja di Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan hukum internasional, TNI, Polri, petugas jalan tol, petugas penanganan Covid-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah.

Kemudian, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan, serta orang yang memiliki tugas pekerjaan di 11 sektor yang diizinkan selama masa PSBB.

“Mulai 25 mei, tidak ada toleransi. Semua yang masuk Jakarta harus sudah punya SIKM. Jadi semua pergerakan yang tidak memiliki SIKM akan kita putar balikkan,” pungkas Syafrin.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima 2.256 permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta dari total 77.894 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM. Data ini tercatat pada 15 Mei hingga 21 Mei 2020 pukul 19.22 WIB.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan dari 2.256 permohonan SIKM yang diterima, terdapat 860 permohonan baru diajukan per 21 Mei, sehingga pihaknya masih melakukan penelitian administrasi dan teknis permohonan tersebut.

"Sisanya, 301 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab, 976 permohonan ditolak/tidak disetujui dan 119 SIKM telah diterbitkan secara elektronik karena telah memenuhi persyaratan," ujar Benni dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).

Benni menambahkan waktu penyelesaian permohonan perizinan tergantung lamanya validasi penjamin/penanggungjawab dan kelengkapan berkas persyaratan. Jika benar dan lengkap, maka estimasi waktu penyelesaian (estimated time of accomplishment/ETA) permohonan SIKM selama satu hari kerja.

"Durasi waktu penjamin atau penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama 5 jam dari permohonan diajukan, bahkan ada yang divalidasi penjamin hanya 1,2 menit. Namun jika penjamin atau penanggungjawab tidak melakukan validasi lebih 3x24 jam, maka permohonan otomatis dibatalkan dan/atau ditolak atau tidak disetujui," terang Benni.



Sumber: BeritaSatu.com