Pemprov DKI Terima 5.247 Permohonan SIKM, 820 Telah Terbit Secara Elektronik

Pemprov DKI Terima 5.247 Permohonan SIKM, 820 Telah Terbit Secara Elektronik
Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI A Riza Patria. (Foto: Pemprov DKI)
Yustinus Paat / EHD Senin, 25 Mei 2020 | 12:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan pihaknya telah menerima 5.247 permohonan surat izin keluar masuk (SIKM)Jakarta hingga Minggu (24/5/2020).

Data tersebut dikumpul dari 15 Mei 2020 lalu dari total 125.734 user berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id.

"Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 299 permohonan yang masih dalam proses dan baru saja diajukan per Minggu sore sehingga Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan perizinan SIKM tersebut," kata Benni dalam keterangannya, Senin (25/5/2020).

Pihaknya, kata Benmi telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap 4.948 permohonan SIKM dengan hasil sebanyak 635 permohonan menunggu divalidasi penjamin atau penanggung jawab dan 3.493 permohonan ditolak atau tidak disetujui.  "Lalu 820 permohonan lainnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," ungkap dia.

Permohonan yang ditolak, kata Benni disebabkan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan. "66,6 persen dari total permohonan SIKM kami tolak atau tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," tandas dia.

Benni mencontohkan banyak pemohon ber-KTP Jabodetabek dan melakukan aktivitas bepergian sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan dan aktivitasnya tersebut berada di wilayah Jabodetabek.

Pihaknya, kata dia juga tak jarang menerima permohonan dari pemohon yang berencana pergi ke daerah luar Jabodetabek untuk melakukan halal bihalal, bersilahturahmi dengan sanak famili dan Reuni dengan teman sekolah. "Jelas kedua jenis permohonan tersebut kami tolak" ujar Benni.

Benni menerangkan Pemohon pertama ditolak kerena Warga ber-KTP Jabodetabek tidak perlu mengurus SIKM saat beraktivitas sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan di wilayah Jabodetabek dengan tetap mengikuti protokol pemerintah pencegahan penyebaran Covid-19

Sementara, kata dia, pemohon kedua ditolak dikarenakan kegiatannya tidak diizinkan selama masa pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Pemohon kami sarankan untuk tetap berada di rumah dan mengikuti Protokol Pemerintah terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan mentaati peraturan perundangan terkait pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta" tutur Benni.

Lebih lanjut, Benni mengatakan lonjakan pemohon juga terjadi pada layanan permintaan informasi dan konsultasi baik melalui Call Center, Live Chat, Video Call, Media Sosial @layananjakarta serta Penyuluhan Daring melalui surat elektronik ke alamat email komunikasiinformasi.dpmptsp@jakarta.go.id

"Sejak perizinan SIKM dibuka, kami telah melayani total 3.927 permohonan permintaan informasi, konsultasi dan penyuluhan daring terkait persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, fefinisi dan tata cara/prosedur perizinan SIKM," terang dia.

Untuk mengatasi lonjakan permintaan tersebut, kata Benni, pihaknya telah membuka layanan Live Chat melalui website pelayanan.jakarta.go.id dan Penyuluhan Daring yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon selama tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2020 dengan jadwal pelayanan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

"Melalui komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menjamin terwujudnya pelayanan publik yang prima di Jakarta" pungkas Benni.



Sumber: BeritaSatu.com