Pemprov DKI Telah Terbitkan 1.213 SIKM

Pemprov DKI Telah Terbitkan 1.213 SIKM
Petugas mengecek kelengkapan penumpang dalam kendaraan saat melintasi pos pemeriksaan PSBB di kawasan gerbang tol Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 21 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / FMB Selasa, 26 Mei 2020 | 12:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 6.347 permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta dari total 247.118 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Data ini tercatat dari 15 Mei hingga Pukul 09.06 WIB, Selasa (26/5/2020).

"Dari 6.347 permohonan SIKM, ada 1.213 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, Selasa (26/05/2020)

Kemudian, kata Benni, 179 permohonan yang masih dalam proses dan baru saja diajukan per malam sampai pagi hari tadi, sehingga Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan perizinan SIKM tersebut.

Selain 1.213 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, tutur Benni, permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian, antara lain 661 permohonan menunggu divalidasi penjamin atau penanggungjawab dan 4.294 permohonan ditolak atau tidak disetujui.

"Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadhan, sampai dengan per 1 syawal 1441 Hijriah ini, total 1.772 permohonan SIKM kami terima hanya dalam waktu 24 Jam" ungkap Benni.

Permohonan yang ditolak, menurut Benni disebabkan karena pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan

"67,5 persen dari total permohonan SIKM, kami tolak/ tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," tandas dia.

Benni mencontohkan banyak pemohon ber-KTP Jabodetabek dan melakukan aktivitas bepergian sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan dan aktivitasnya tersebut berada di wilayah Jabodetabek. Menurut Benni, permohonan tersebut ditolak karena warga ber-KTP Jabodetabek tidak perlu mengurus SIKM saat beraktivitas sesuai dengan 11 sektor yang diizinkan di wilayah Jabodetabek dengan tetap mengikuti protokol pemerintah pencegahan penyebaran Covid-19.

"Kita juga tak jarang menerima permohonan dari pemohon yang berencana pergi ke daerah luar Jabodetabek untuk melakukan halalbihalal bersilahturahmi dengan sanak famili dan reuni dengan teman sekolah. Ini kita tolak juga karena kegiatannya tidak diizinkan selama masa pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundangan yang berlaku," terang dia.

Sementara itu, lanjut Benni, lonjakan pemohon juga terjadi pada layanan permintaan informasi dan konsultasi baik melalui Call Center, Live Chat, Video Call, Media Sosial @layananjakarta serta penyuluhan daring melalui surat elektronik ke alamat email komunikasiinformasi.dpmptsp@jakarta.go.id.

"Sejak perizinan SIKM dibuka, kami telah melayani total 4.244 permohonan permintaan informasi, konsultasi dan penyuluhan daring terkait Persyaratan, Mekanisme Pelayanan, Dasar Hukum, Definisi dan Tata Cara/ Prosedur Perizinan SIKM," tutur Benni.

Benni mengatakan untuk mengatasi lonjakan permintaan tersebut pihaknya telah membuka layanan Live Chat melalui website pelayanan.jakarta.go.id dan penyuluhan daring yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon.

"Melalui komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menjamin terwujudnya pelayanan publik yang prima di Jakarta," pungkas Benni.



Sumber: BeritaSatu.com