Komisi A DPRD DKI Pastikan TKD Lima Kategori Pekerjaan Tak Dipotong
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi A DPRD DKI Pastikan TKD Lima Kategori Pekerjaan Tak Dipotong

Kamis, 28 Mei 2020 | 22:47 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta memastikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak memotong gaji atau tunjangan kinerja daerah (TKD) pada lima kategori pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, mereka merupakan petugas-petugas yang berhubungan langsung dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Ada lima kategori pekerjaan yang menurut saya tidak boleh ada pemotongan gaji ataupun TKD. Saya kira, gubernur sudah mempertimbangkan mereka sebelum melakukan pemotongan. Sebab, mereka ini berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 di Jakarta," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Mujiyono menyebutkan, kelima kategori pekerjaan itu adalah tim pemulasaraan jenazah dan pemakaman. Lalu satgas (tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya) yang bersentuhan langsung dengan penanganan covid, petugas Dinas Sosial DKI Jakarta yang melakukan penyaluran bantuan makanan untuk rumah sakit dan tempat-tempat karantina. Serta petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berhubungan dengan penanganan Covid-19.

"Terakhir adalah petugas Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta yang melakukan pembaruan data pandemik Covid-19. Itu menyangkut data orang yang meninggal, berapa yang sakit. Setiap waktu mereka croshcek rumah sakit. Lima kategori ini harus dikecualikan dari pemotongan gaji dan TKD," katanya.

Politisi Partai Demorat ini mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 408,73 miliar dari pemotongan gaji atau TKD ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19. Pemotongan gaji dan TKD ASN ini dilakukan mulai April 2020 lalu.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menepis kabar adanya TKD di tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tidak dipangkas. Ketiga SKPD itu adalah BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik).

“Itu tidak benar dan isu sesat karena berdasarkan Pergub 49 tahun 2020 hanya ada lima bidang yang dikecualikan tidak dipangkas tunjangan dan THR-nya,” ujar Chaidir.

Dia merinci, lima bidang pekerjaan yang tidak dipangkas adalah tenaga kesehatan atau pendukung tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, petugas pemulasaran jenazah dan pemakaman, petugas data informasi epidemiologi Covid-19 dan petugas penanganan bencana Covid-19.

Dalam Pergub itu, kata dia, juga dijelaskan bagi pegawai dari SKPD lain yang memiliki keahlian dalam penanganan Covid-19 bisa tetap mendapatkan THR maupun TKD dengan penuh. Namun posisi mereka harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disetujui Gubernur DKI Jakarta.

“Contoh, ada petugas BKD bisa mandiin jenazah, nah dia ditugasin ke situ. Jadi, nggak semua pegawai BKD dapat tunjangan dan THR penuh,” ungkapnya.

Menurutnya, pemangkasan TKD mengacu pada Surat Keputusan Bersama dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kata dia, surat itu diterbitkan karena adanya kontraksi ekonomi yang dialami DKI, di mana pendapatannya menurun sekitar 53 persen dari target.

“Jadi, kebijakan TKD di DKI Jakarta hanya diberikan 75 persen, namun dibayarkan 50 persen dulu. Untuk yang 25 persen dari rasionalisasi, sedangkan 25 persen lagi sisanya ditunda sampai perekonomian Jakarta mulai stabil di triwulan tiga atau empat,” pungkas Chaidir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Data Sesuai, Penyaluran Sembako Tanpa Kendala

Komunikasi yang dibangun dengan warga di tiap-tiap RT setempat menjadi kunci penting lancarnya pembagian sembako di wilayah Jakasampurna, Bekasi Barat.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Wakil Wali Kota Bekasi Dorong Sosialiasasi New Normal

Kota Bekasi menjadi contoh penerapan normal baru atau new normal.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

DKI Catat Penambahan Pasien Covid-19 Sebanyak 103 Kasus

Terdapat penambahan 103 kasus positif Covid-19 hingga 28 Mei 2020 di DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Polisi Gelar Perkara Kasus Dugaan Suap UNJ

Polda Metro Jaya, bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan unsur pelanggaran pidana kasus dugaan suap Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Pemkot Tangerang Prioritaskan Tempat Ibadah untuk Dibuka Lagi

Pemkot saat ini tengah merancang peraturan yang memberi sanksi bagi pelanggar petunjuk kesehatan di tengah masyarakat.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Pemalsu SIKM Terancam Sanksi 12 Tahun Penjara

Pelaku pemalsuan SIKM terancam pidana penjara selama 12 tahun.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Polda Metro-Kodam Jaya Rancang Tegakkan Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya tengah merancang penegakan kedisiplinan protokol kesehatan terkait pelaksanaan new normal.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Update Covid-19 di Depok: 51 Pasien Sembuh

Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Depok bertambah sebanyak sembilan orang.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Pemkot Bogor Siapkan Tiga Kuburan untuk Korban Covid-19

Pengurusan jenazah korban Covid-19 hingga pemakaman tidak akan dipungut biaya.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020

Pansus DPRD Setujui LKPJ Wali Kota Depok

Persetujuan LPKJ Wali Kota Depok disampaikan pada Rapat Paripurna secara virtual.

MEGAPOLITAN | 28 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS