Pemprov DKI Sudah Setujui 1.422 Permohonan SIKM

Pemprov DKI Sudah Setujui 1.422 Permohonan SIKM
Aparat TNI memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melintas menuju Jakarta di perbatasan wilayah, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). (Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso)
Yustinus Paat / FMB Jumat, 29 Mei 2020 | 08:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah menerima 7.666 permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah Jakarta dari total 301.636 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Data tersebut tercatat dari 15 Mei 2020 hingga hari ini, Kamis, 28 Mei 2020.

"Dari total permohonan yang diterima tersebut, setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis, sebanyak 4.550 permohonan SIKM yang ditolak petugas," ujar Sekretaris Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Iwan Kurniawan dalam keterangannya, Kamis, (28/5/2020).

Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta dan pemohon bukan termasuk 11 sektor yang diizinkan untuk melakukan aktivitas atau beroperasi selama masa PSBB.

Kemudian, kata Iwan, sebanyak 1.422 permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik. Selain itu, sebanyak 598 permohonan SIKM yang masih menunggu validasi dari penjamin dan 1,096 permohonan dalam pengajuan online.

“Untuk layanan call center 1500-164 khusus SIKM, sudah sebanyak 10.351,” ungkap Iwan.

Pemohon perizinan SIKM sangat beragam, bukan saja berasal dari wilayah DKI Jakarta melainkan juga dari berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Bahkan ada pemohon yang mengakses perizinan SIKM dari luar negeri.

Setelah permohonan SIKM diajukan, petugas akan segera melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan SIKM, kemudian mencetak dokumen izin yang disetujui atau ditolak. Dokumen izin yang sudah terenskripsi secara elektronik dan disertai QR code akan dikirimkan melalui surat elektronik ke alamat email pemohon. Jika persyaratan dinyatakan benar dan lengkap maka estimasi waktu penyelesasian (ETA) permohonan perizinan SIKM dapat dilakukan dalam waktu satu hari kerja.

Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (certification authority) terhadap output izin/nonizin guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman. Dengan adanya QR code, diharapkan SIKM tidak dapat dipalsukan. Jika ada pihak yang memalsukan SIKM akan dikenakan sanksi pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar. 



Sumber: BeritaSatu.com