BKD DKI Bantah Ada Dinas yang Tidak Dipangkas Tunjangannya

BKD DKI Bantah Ada Dinas yang Tidak Dipangkas Tunjangannya
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / HS Jumat, 29 Mei 2020 | 09:34 WIB

Jakarta, Beritasatu-com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membantah kabar adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau dinas yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, tidak dipangkas. Dinas yang dimaksud adalah BKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik).

“Itu tidak benar dan isu sesat,” ujar Chaidir, Kamis (28/5/2020).

Chaidir memastikan tiga SKPD yang dimaksud tetap dipangkas tunjangan dan THR untuk penanganan Covid-19. Hanya ada lima bidang yang tidak dipangkas tunjangan dan THR sebagaimana diatur Pergub 49 Tahun 2020. Kelimanya adalah tenaga kesehatan atau pendukung tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, petugas pemulasaran jenazah dan pemakaman, petugas data informasi epidemiologi Covid-19 dan petugas penanganan bencana Covid-19.

Dalam Pergub itu, lanjut dia, juga dijelaskan bagi pegawai dari SKPD lain yang memiliki keahlian dalam penanganan Covid-19 bisa tetap mendapatkan THR maupun TKD dengan penuh. Namun posisi mereka harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disetujui Gubernur DKI Jakarta.

“Contoh, ada petugas BKD bisa mandiin jenazah, nah dia ditugasin ke situ. Jadi, enggak semua pegawai BKD dapat tunjangan dan THR penuh,” terang Chaidir.

Lebih lanjut, Chaidir mengatakan pemangkasan TKD mengacu pada Surat Keputusan Bersama dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Surat itu diterbitkan karena kontraksi ekonomi DKI di mana pendapatannya menurun sekitar 53 persen dari target.

“Jadi, kebijakan TKD di DKI Jakarta hanya diberikan 75 persen, namun dibayarkan 50 persen dulu. Untuk yang 25 persen dari rasionalisasi, sedangkan 25 persen lagi sisanya ditunda sampai perekonomian Jakarta mulai stabil di triwulan tiga atau empat,” pungkas Chaidir.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut masih memnberikan tunjangan secara penuh kepada sebagian pegawai tanpa ada kriteria yang jelas. Konsekuensinya, kata August, justru ada SKPD yang mendapat tunjangan secara penuh, tetapi pekerjaan tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com