Imbas Covid-19, KPU Depok Kaji Penambahan Anggaran Pilkada

Imbas Covid-19, KPU Depok Kaji Penambahan Anggaran Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Bhakti Hariani / BW Jumat, 29 Mei 2020 | 13:10 WIB

Depok, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok akan digelar pada 9 Desember 2020. Selanjutnya, KPU akan mengkaji penambahan anggaran karena imbas Covid-19.

KPU harus menyiapkan kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada ke depan. Protokol kesehatan yang dimaksud, antara lain petugas di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan menggunakan alat pelindung diri. Tiap memasuki TPS, semua harus cuci tangan, dan TPS harus tersedia hand sanitizer.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengungkapkan, informasi ini diperoleh setelah dilaksanakannya rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang menyetujui pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020.

"RDP digelar Rabu 27 Mei 2020. Dalam RDP tersebut juga menyetujui usulan perubahan rancangan peraturan KPU RI tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya akan dimulai pada 15 Juni 2020," ujar Nana di Depok, Jumat (29/5/2020).

Tahapan lanjutan pilkada, diungkap Nana, dilaksanakan dengan syarat harus sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

"Menyikapi telah disetujuinya Pilkada pada 9 Desember 2020, KPU Kota Depok akan melakukan persiapan-persiapan yang dianggap perlu, di antaranya mengkaji kemungkinan penambahan anggaran dikarenakan kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada ke depan," papar Nana.

Sosialisasi
Lebih lanjut diungkap Nana, KPU Kota Depok juga akan menyiapkan segala upaya untuk menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Selain tentunya menyiapkan sumber daya manusia (SDM), mengaktifkan kembali badan adhoc, dan lain sebagainya.

"KPU Kota Depok akan mengintensifkan dalam membangun koordinasi dan komunikasi stakeholder terkait terkait persiapan untuk melanjutkan tahapan pilkada dalam waktu dekat," ujar Nana.

Dikatakan, sebagaimana diketahui sebelumnya, tahapan Pilkada Depok dan sejumlah daerah lain di Indonesia telah ditunda oleh KPU RI mengingat mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

"Penundaan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 yang makin meluas terutama di Kota Depok, apalagi Depok termasuk daerah zona merah sejak mewabahnya virus corona tersebut," tutur Nana.

 



Sumber: BeritaSatu.com