Hampir 13.000 Permohonan SIKM Ditolak

Hampir 13.000 Permohonan SIKM Ditolak
Petugas gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP saat melakukan pengecekan Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM) terhadap kendaraan yang akan memasuki wilayah Jakarta di gerbang tol Cikupa, Tanggerang, Jumat, 29 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 30 Mei 2020 | 12:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan pihaknya banyak menolak permohonan pengurusan surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta.

Pasalnya, banyak pihak yang belum memenuhi ketentuan dan syarat perizinan SIKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

“Mayoritas pemohon belum memenuhi ketentuan dan syarat perizinan SIKM saat mengajukan permohonan. Lalu, banyak warga yang kurang bijak mengajukan perizinan SIKM, sehingga membuat permohonan perizinan SIKM membeludak beberapa hari terakhir,” ujar Benni dalam keterangan, Sabtu (30/5/2020).

Berdasarkan data yang dicatat Pemprov DKI dari 15 Mei hingga 29 Mei 2020, kata Benni, terdapat 25.664 permohonan SIKM yang diterima dari total 347.772 user berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Dari total permohonan yang diterima tersebut, terdapat 10.444 permohonan yang masih dalam proses dan baru diterima oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sehingga masih dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Sementara dari 15.220 permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis, banyak permohonan SIKM yang ditolak dengan jumlah 12.710 permohonan. Sisanya, sebanyak 753 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggungjawab dan 1.757 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik,” terang Benni.

Menurut Benni, 12.710 permohonan SIKM yang ditolak umumnya karena pemohon tidak memenuhi ketentuan utama dalam perizinan SIKM yaitu perizinan SIKM hanya diberikan kepada orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya termasuk pada 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

“SIKM juga dapat diberikan kerena keperluan yang bersifat mendesak, seperti perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia” tandas Benni.

Selain itu, kata Benni, pihaknya masih menemukan banyaknya permohonan SIKM yang diajukan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Banyak pemohon mengajukan permohonan untuk asisten rumah tangga (ART) yang akan kembali bekerja di Jakarta karena sebelumnya ART tersebut pergi ke kampung halamannya saat Peraturan Pelaksanan PSBB diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Kemudian, ada juga pemohon pemohon yang mengajukan sebagai warga pendatang di Jakarta, karena ingin bekerja di luar 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

“Jelas permohonan SIKM tersebut kami tolak, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” ujar Benni.

Lebih lanjut, Benni mengungkapkan, pihaknya juga tak jarang menemukan permohonan yang tidak memerlukan SIKM karena perjalanan pemohon tidak memasuki wilayah DKI Jakarta. Dia mencontohkan, perjalanan pemohon dari Cirebon menuju Bekasi atau dari Surabaya menuju Luar Negeri dengan terlebih dahulu transit di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten. Menurut Benni, perjalanan demikian tidak diatur dalam peraturan perundangan terkait perizinan SIKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi, kami menghimbau kepada warga untuk membaca dengan seksama dan mempelajari perizinan SIKM pada website https://corona.jakarta.go.id/id/izin-keluar-masuk-jakarta dan media sosial @layananjakarta, sebelum mengajukan permohonan. Dengan begitu seluruh pihak dapat membantu kami agar menyelesaikan pemrosesan perizinan SIKM dengan cepat dan tentunya juga membantu warga yang benar-benar memerlukan SIKM tersebut” pungkas Benni.



Sumber: BeritaSatu.com