Wagub: Masker Akan Jadi Seragam Pegawai Pemprov DKI

Wagub: Masker Akan Jadi Seragam Pegawai Pemprov DKI
Sejumlah warga beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker dikawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / IDS Minggu, 31 Mei 2020 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan konsep, regulasi, sistem, dan manajemen penerapan kenormalan baru atau new normal di DKI Jakarta. Secara umum, kata Ariza, sebagian hal yang telah dilakukan selama masa PSBB, akan tetap berlaku dan diterapkan pada saat new normal.

Salah satunya, kata dia, adalah kewajiban menggunakan masker saat bepergian atau berada di fasilitas umum. Bahkan, tutur dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pegawai di lingkungan Pemprov menjadikan masker sebagai seragam.

“Kita akan memasuki tatanan baru dalam kehidupan sehari-hari umpannya nanti masuk kantor, ke pabrik, ke mal, masuk pasar tetap harus menggunakan masker. Bahkan Pak Gubernur meminta DKI Jakarta pegawainya menjadikan masker sebagai seragam,” kata Ariza di Asrama Mahasiswa Papua di Jakarta di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2020)..

Di Jepang, kata Ariza, penggunaan masker sudah menjadi budaya sehingga orang tidak langsung bersentuhan. Masker dinilai efektif untuk mencegah penularan virus corona.

Selain masker, kata Ariza, ketentuan dalam protokol pencegahan Covid-19 atau protokol kesehatan tetap diterapkan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan secara berkala dan ketentuan protokol kesehatan lainnya. Warga juga diharapkan patuh pada regulasi yang mengatur new normal untuk mencegah penerapan new normal gagal.

“Kita lihat di beberapa negara yang sudah masuki kenormalan baru, ada negara yang gagal. Gagal memasuki masa kenormalan baru. Nah Indonesia harus teliti. Jakarta menjadi ibukota menjadi sangat penting untuk dukungan dan partisipasi warga,” katanya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan new normal juga harus dperhatikan.

“Prinsipnya semua harus mematuhi suatu konsep yang ada di tatanan baru (new normal). Kami (Pemprov) menyiapkan konsep-nya, regulasinya, sistemnya, manajemen termasuk pengawasan,” kata Ariza.



Sumber: BeritaSatu.com