Pemprov DKI Hanya Terbitkan 5,7 Persen dari Total Permohonan SIKM

Pemprov DKI Hanya Terbitkan 5,7 Persen dari Total Permohonan SIKM
Petugas gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP saat melakukan pengecekan Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM) terhadap kendaraan yang akan memasuki wilayah Jakarta di gerbang tol Cikupa, Tanggerang, Jumat, 29 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / JAS Minggu, 31 Mei 2020 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya menerbitkan 5,7 persen surat izin keluar masuk (SIKM) dari total 39.850 permohonan yang diterima selama dua pekan. Jumlah ini tercatat dari tanggal 15 Mei hingga 31 Mei 2020.

“Dari total 39.850 permohonan SIKM, setelah melalui proses verifikasi penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan hanya 5,7 persen pemohon yang memenuhi ketentuan utama perizinan SIKM yaitu sebanyak 2.286 pemohon dan SIKM diterbitkan secara elektronik yang terenskripsi dengan QR Code,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangannya, Minggu (31/5/2020).

Sementara permohonan yang ditolak, kata Benni, mencapai 19.474 permohonan SIKM atau 48,9 persen dari total permohonan yang diterima dan 1.057 permohonan atau 2,7 persen masih menunggu validasi penjamin serta sisanya 17.033 permohonan atau 42,7 persen masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru diajukan oleh pemohon.

“Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari Rabu dan Kamis, 27 dan 28 Mei 2020, total 17.998 permohonan SIKM yang diterima hanya dalam waktu 24 jam,” ungkap dia.

Benni memaparkan penolakan umumnya disebabkan karena pemohon tidak memenuhi ketentuan utama dalam perizinan SIKM yaitu perizinan SIKM hanya diberikan kepada orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya termasuk pada 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. SIKM juga dapat diberikan kerena keperluan yang bersifat mendesak.

“Kerja sama berbagai pihak sangat menentukan kecepatan petugas dalam memproses perizinan SIKM dan membantu warga yang benar-benar memerlukan SIKM. Kita juga mengimbau pemohon untuk mengajukan perizinan SIKM secara bijak sebelum melakukan perjalanan dengan hindari dilakukan pada waktu yang mendesak atau saat Hari-H perjalanan,” pungkas Benni. 



Sumber: BeritaSatu.com