Pelaku Usaha Angkutan Umum DKI Masih Bingung dengan New Normal

Pelaku Usaha Angkutan Umum DKI Masih Bingung dengan New Normal
Tim medis menunjukan pemeriksaan sampel darah salah satu pengemudi saat Rapid Test Drive Thru di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 20 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Hotman Siregar / FMB Senin, 1 Juni 2020 | 18:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengaku bingung terkait dengan rencana penerapan new normal. New normal sulit dipahami masyarakat sehingga pemerintah harus menjabarkannya secara jelas. Oleh karena itu, Shafruhan berharap pemerintah jangan membuat istilah yang membuat masyarakat bawah bingung.

"Apa itu new normal? Dengan kondisi yang sekarang orang tetap melakukan kegiatan tetapi dibatasi, mal dibuka tetapi jarak dibatasi. Soal pakai maskernya oke tetapi apakah orang pakai masker sudah cukup menjamin dan tidak terjadi penularan? Kita juga tidak tahu," ujar Shafruhan Sinungan di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Masyarakat bisa kembali berpergian di era new normal. Di sektor angkutan umum jumlahnya dibatasi yakni jaraknya minimal 1 meter. Dia menyontohkan, bila kapasitas mikrolet 10 orang dan duduknya berhadap-hadapan, maka isinya tidak lebih dari 3 orang dan itu merugikan bagi pengusaha mikrolet, terutama yang non-Jaklingko. 

"Bagaimana aturan jaga jarak 1 meter bisa diterapkan?" katanya.

"Lalu seandainya ada masyarakat yang mau naik angkutan umum tetapi tidak pakai masker, siapa yang bisa menindak?" kata dia. "Sopir bisa saja menegur, tetapi bagaimana kalau penumpangnya tidak suka ditegur? Ini kan program sosial jadi berkaitan dengan komunikasi kita dengan masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyosialisasikan new normal dengan bahasa yang sangat sederhana supaya gampang dipahami masyarakatnya.

"Kalau saya sih punya saran kalau kita bisa mengerti apa itu new normal, apakah secara umum sudah mengerti? Kan belum tentu. Kita tidak bisa salah (menjelaskan new normal) karena pemerintah memakai bahasa atau istilah asing yang mengadopsi programnya negara lain," tambahnya.

Kondisi pengusaha angkutan di Jakarta saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak pengusaha mempertanyakan masa depan angkutan umum ke depan.

"Situasi ini tidak bisa kita prediksi kemungkinan 1 bulan lagi selesai, belum tentu. Tinggal bagaimana kita ini mengatur kembali. Kita perlu bicara sama lembaga keuangan seberapa lama. Bunga kan tidak bisa kita hindari, mesti kita bayar. Bagaimana kita membayar bunga jika penghasilan tidak ada? Ini yang jadi persoalan," jelasnya.

Total jumlah angkutan umum di Jakarta yang beroperasi selama ini sekitar 62.000 unit. Jenis angkutan itu meliputi taksi, mikrolet, angkutan sewa, parwisata, angkutan lingkungan (angling), angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan lainnya.

Selama wabah Covid-19 ini, dari 62.000 unit angkutan, hanya 5 persen atau 3.100 unit angkutan umum yang beroperasi di Jakarta sejak Maret 2020.

“Sejak bulan Maret (angkutan umum) sudah tidur. Kalau bus parwisata sama bus sewa sudah zero dari Februari 2020. Yang masih beroperasi sekarang ini enggak banyak yakni hanya 5 persen dari angkutan yang ada,” ujarnya.

Shafruhan menyebut, taksi di Jakarta saar ini sekitar 14.000 tinggal 5 persen yang beroperasi. Kemudian mikrolet sekitar 12.000 tinggal 5 persen yang beroperasi.

Bila melihat sampai dengan akhir Mei ini, kata Shafruhan, belum ada pergerakan armada angkutan umum. Angkutan umum yang paling terdampak adalah yang berkaitan dengan mudik.

“Saat ini program mudik dihapus, otomatis berarti semua armada angkutan dan bus sewa tidak beroperasi. 100 persen berhenti operasi,” katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com