Sepekan Arus Balik Lebaran, 21.084 Kendaraan Disuruh Putar Balik karena Tidak Punya SIKM

Sepekan Arus Balik Lebaran, 21.084 Kendaraan Disuruh Putar Balik karena Tidak Punya SIKM
Petugas gabungan dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol-PP saat melakukan pengecekan Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM) terhadap kendaraan yang akan memasuki wilayah Jakarta di gerbang tol Cikupa, Tangerang. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Gardi Gazarin / RSAT Rabu, 3 Juni 2020 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Selama sepekan operasi arus balik lebaran, puluhan ribu kendaraan yang hendak masuk Jakarta dicegah petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Para pengedara kendaraan yang terjaring operasi yang digelar pada 27 Mei hingga 2 Juni 2020, tidak memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Dalam sepekan operasi arus balik itu tercatat 21.084 kendaraan dilarang masuk Jakarta. "Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta sudah memutarbalikkan 21.084 kendaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (3/6/2020).

Kombes Yusri menyebutkan  jumlah kendaraan yang diputarbalikkan pada Selasa (2/6/2020) sebanyak 2.376 kendaraan. Angka ini menurun drastis jika dibandingkan dengan kendaraan yang ditindak sehari sebelumnya, Senin (1/6/2020) yakni berjumlah 4.208.

Menurutnya terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang diputarbalikkan di wilayah Jakarta. Dicontohkan Yusri, kendaraan yang diputarbalikkan di Jakarta Barat pada Selasa (2/6/2020) sebanyak 340 unit sedangkan pada Senin (1/6/2020) hanya 224 kendaraan.

Diakuinya memang terjadi penurunan jumlah kendaraan yang diputarbalikkan di luar wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 1.281 kendaraan diputarbalikkan di Kabupaten Tangerang pada Selasa (2/6/2020). Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang diputarbalikkan pada Senin (1/6/2020) yakni 2068 kendaraan.

Polda Metro Jaya melakukan penyekatan dan pemeriksaan SIKM di 9 titik pos pemeriksaan di DKI Jakarta dan 11 pos pemeriksaan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Penindakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 44 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta.

 



Sumber: BeritaSatu.com