Mulai 8 Juni, Ojol-Opang Boleh Angkut Penumpang Selain di 66 RW WPK

Mulai 8 Juni, Ojol-Opang Boleh Angkut Penumpang Selain di 66 RW WPK
Ilustrasi ojek dalam jaringan. (Foto: Antara / Fauzan)
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 6 Juni 2020 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) sudah bisa mengangkut penumpang mulai Senin, 8 Juni 2020 mendatang. Namun, kata Syafrin, mereka dilarang beroperasi di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat (WPK) berskala lokal.

“Iya, kita sudah atur itu dalam Keputusan Dishub,” ujar Syafrin, Sabtu (6/6/20200).

Keputusan yang dimaksud Syafrin adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengendalian Sektor Transportasi untuk Pencegahan Covid-19 pada masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Keputusan ini ditandatangani langsung Syafrin Liputo tertanggal 5 Juni 2020. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Ketentuan tentang ojol dan opang diatur dalam diktum ketiga keputusan Dishub tersebut. Diktum tersebut menyatakan, pengemudi kendaraan roda dua (ojek online dan ojek pangkalan) dalam mengangkut penumpang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sekurang-kurangnya memakai masker dan menyediakan hand sanitizer.

b. Tidak diizinkan beroperasi pada wilayah yang diterapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal.

c. Menjaga kebersihan sepeda motor dan helm penumpang dengan melakukan disinfektan secara rutin setiap selesai mengangut penumpang.

d. Mulai beroperasi pada 8 Juni 2020.

e. Khusus ojek online, selain memenuhi ketentuan di atas juga wajib menggunakan jaket dan helm beridentitas nama perusahaan aplikasi.

Sementara diktum keempat keputusan tersebut mewajibkan perusahaan aplikasi transportasi online wajib menerapkan pengaturan geofencing sehingga pengemudi angkutan roda dua (ojol) tidak beroperasi pada wilayah yang diterapkan sebagai wilayah pengendalian ketat berskala lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebanyak 66 RW dari total 2.738 RW atau sekitar 2,48 persen di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi pada bulan Juni 2020.

Hal ini didasarkan pada peningkatan laju angka kejadian atau incidence rate yang masih perlu perhatian khusus bagi setiap elemen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Karena kita memiliki data sampai level RW, kita tahu kondisinya berbeda-beda. Ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incidence rate yang masih harus mendapatkan perhatian khusus. Tapi saya perlu berikan proporsinya ya. Jumlah RW ada 2.741. Sebanyak 66 ini adalah 2,4 persen dari seluruh total RW, yang 97,6 persen alhamdulilah relatif terkendali," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020).



Sumber: BeritaSatu.com