Pelanggar Kegiatan Sosial Budaya di Masa Transisi Didenda Rp 25 juta

Pelanggar Kegiatan Sosial Budaya di Masa Transisi Didenda Rp 25 juta
Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. (Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan)
Hotman Siregar / JAS Sabtu, 6 Juni 2020 | 17:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju new normal atau normal baru mulai Jumat (5/6/2020). Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 disebut setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi.

Sanksi itu seperti teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp 25 juta. Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Berikut isi pasal 16 Pergub DKI No 51/2020 selama masa transisi yang dimulai Juni 2020.

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

Ayat (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi.

Ayat (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

b. jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dan kapasitas tempat acara;

c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;

d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;

e memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;

h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;

f. menyediakan hand sanitizer,

g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antarpengunjung (physical distancing); dan membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

Ayat (3) Pedoman protokol pencegahan Covid-19 untuk:

a. kegiatan politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

b. kegiatan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

c. kegiatan hiburan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

d. kegiatan budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

Ayat (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:

a. teguran tertulis; atau

b. denda administratif sebesar Rp 25 juta.

Atau (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.



Sumber: BeritaSatu.com