Begini Cara Pemprov DKI Awasi Kantor dan Tempat Usaha di Masa PSBB Transisi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Begini Cara Pemprov DKI Awasi Kantor dan Tempat Usaha di Masa PSBB Transisi

Rabu, 10 Juni 2020 | 09:47 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras untuk mengawasi perkantoran atau tempat usaha menjalankan protokol kesehatan selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Meskipun sumber daya manusia Pemprov DKI terbatas, namun mereka memastikan akan tetap melakukan pengawasan yang ketat dan menindak perkantoran dan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah mengatakan pihaknya mempunyai dua metode pengawasan terhadap perkantoran dan tempat usaha dalam menjalankan protokol kesehatan khususnya dalam memastikan kapasitas 50 persen dan sistem shifting dalam masuk kerja. Pertama, kata dia, Pemprov DKI akan memberikan checklist terkait protokol kesehatan dan data perusahaan untuk diisi secara jujur oleh pihak perusahaan.

“Ceklis ini lah yang nanti mereka isi secara jujur kita minta diisi berapa. Nanti dia buat pakta integritas, itu lah yang memudahkan kami untuk melakukan pengecekan. Kenapa memudahkan? Karena kami kan punya data mereka wajib lapor,” ujar Andri saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Kemudian, kata Andri, pihaknya akan melakukan pengecekan dan pencocokan antara data yang ditulis oleh pihak perusahaan dengan data yang mereka miliki. Jika tidak cocok, kata dia, diminta untuk diperbaiki dan jika sudah cocok, maka Pemprov DKI akan melakukan pengawasan model kedua, yakni peninjauan langsung di lapangan.

Pemprov DKI, kata Andri, akan melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar protokol kesehatan termasuk kapasitas 50 persen karyawan yang masuk kerja dan pembagian waktu masuk kerja sehingga tidak terjadi penumpukan. Dia menegaskan Pemprov DKI akan memberikan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, denda, penutupan sementara hingga pencabutan izin usaha jika ada perusahaan yang bandel.

“Iya, sanksi itu kan ada tahapannya. Pertama peringatan, kedua pemberhentian operasi untuk sementara waktu. Kalau masih bandel kemudian penerapan sanksi, masih bandel juga baru rekomendasi untuk pencabutan izin. Jadi, nggak begitu melanggar langsung dicabut izin, nggak lah, masih ada tahap pembinaan,” terang Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan rambu-rambu tata kerja karyawan perkantoran dan tempat usaha selama masa PSBB Transisi sudah disampaikan oleh pihaknya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/ Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Surat keputusan tersebut wajib ditaati oleh pihak perkantoran dan tempat usaha.

“Kan saya sudah keluarin SK, berarti benar. Kami minta dipatuhi. Ini sebenarnya momentum kita mengajak masyarakat taat dan disiplin terhadap ketentuan karena kalau tidak taat dan disiplin nanti jumlah penderitanya lebih banyak, kan rugi sendiri. Protokol kesehatan diterapkan bukan hanya di kantor, tetapi juga selama perjalanan menuju dan pulang kantor atau tempat usaha,” pungkas Andri.

Dalam surat keputusan tersebut, diatur sejumlah hal, antara lain pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan, membatasi jumlah pekerja yang hadir di perkantoran/tempat kerja paling banyak 50% dari jumlah seluruh pekerja, melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid- 19 dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Kemudian melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di perkantoran/tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain), pekerja dan tamu/pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran/tempat kerja, melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya, dan melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk perkantoran/tempat kerja.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pria Tanpa Identitas Tewas Loncat dari Jembatan di Bogor

Saat ini, jenazah sudah dievakuasi dari bawah jembatan setinggi 20 meter itu ke RSUD Kota Bogor.

MEGAPOLITAN | 10 Juni 2020

Gairahkan Pariwisata DKI, Alma Corp Gandeng Jusseny Hotel

Kerja sama Alma Corp dan Jusseny Hotel diyakini dapat menggairahkan kembali sektor pariwisata di DKI.

MEGAPOLITAN | 10 Juni 2020

PSBB Transisi, DKI Tegur 5 Perusahaan Langgar Protokol Kesehatan

Aturan protokol kesehatan tetap sama, bahkan diperketat selama masa PSBB transisi ini.

MEGAPOLITAN | 10 Juni 2020

Kasus Positif di Jakarta Bertambah 234 Kasus, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta hari ini, Selasa (9/6/2020) merupakan penambahan kasus baru tertinggi sejak ditemukan pertama kali di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 11 Juni 2020

Patuh, Warga RW 07 Jatijajar Depok Jalani PSKS

Dua masjid di lingkungan RW 07 tidak melaksanakan salat Jumat sesuai arahan.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020

Selasa, Pengguna KRL di Stasiun Bekasi Relatif Landai

Kondisi penumpang kereta rel listrik (LRL) di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi relatif landai, Selasa (9/6/2020) pagi dan sore.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020

Karyawan BCA Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Insan BCA dan Bakti BCA menginisiasi penggalangan dana internal yang berhasil mengumpulkan dana donasi Rp 1 miliar dan dikonversi ke dalam bahan makanan pokok.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020

Polda Metro Berikan Dispensasi Perpanjangan SIM hingga 31 Agustus

Perpanjangan dispensasi diberikan karena melonjaknya antrean pemohon di kantor Satpas.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020

Pemkot Depok Imbau Lansia Hindari Bepergian

Kalangan lansia disebut lebih rentan tertular virus corona.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020

Massa Bawa Paksa Jenazah PDP Covid-19 dari RS Mekarsari

Warga membawa paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 juga terjadi di Kota Bekasi, Senin (8/6/2020) siang.

MEGAPOLITAN | 9 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS