Bima Arya: Masa Pandemi Covid-19, Banyak Warga Mengaku Miskin

Bima Arya: Masa Pandemi Covid-19, Banyak Warga Mengaku Miskin
Wali Kota Bogor Bima Arya saat saat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu 17 Juni 2020. (Foto: Pemkot Bogor)
Vento Saudale / FMB Kamis, 18 Juni 2020 | 08:12 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Wali Kota Bogor Bima Arya menilai indikator klasifikasi warga miskin penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 belum detail. Ada perbedaan sudut pandang tentang kemiskinan antara pemerintah pusat, daerah, juga di masyarakat.

Ha itu dikatakan Bima saat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Hal itu dipaparkan Bima terkait temuan warga penerima bansos yang menggunakan untuk berbelanja pakaian jelang Lebaran.

“Saya turun ke lapangan, melihat ibu-ibu belanja pakaian, kami lihat KTP-nya. Kira-kira enam dari 10 ibu-ibu itu merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Begitu diambil KTP, NIK kita masukan ke sistem Salur kita, mudah saja lewat ponsel kita bisa cek itu,” cerita Bima.

Menurut Bima, data ini merupakan persoalan serius, bukan sekedar administratif tapi mungkin juga ke ranah filosofis. Artinya, jika tadi disebut bahwa survei itu persepsi, maka miskin juga persepsi.

“Persepsi miskin dari kita ke mereka berbeda. Persepsi miskin di antara mereka juga berbeda. Ini pangkal utamanya di sini. Ketika semua merasa berhak karena nomenklatur miskinnya tidak dipahami dengan sama oleh semua. Jadi, hari ini 80 persen dari warga di setiap daerah, mengaku miskin dan terpapar,” terang Bima.

Bima menyatakan, harus ada penyederhanaan varian kategori bantuan yang akan disalurkan supaya tidak ada tumpang tindih penerima. Ia melihat mutlak perlu disederhanakan dan dipertegas melalui nomenklatur.

“Miskin struktural, miskin terpapar seperti apa. Jadi, yang darurat itu kita kategorisasi lagi. Oke darurat tidak bisa makan, tapi kan beda. Ada yang dua bulan makan daun singkong, ada yang dua bulan nongkrong di rumah karena dirumahkan,” katanya.

Hal kedua, menurut Bima, terkait data yang berubah-ubah. Ia pun mengakui bila pendapatan secara hirarki mulai dari musyawarah kelurahan naik ke pemerintah kota, dinsos melakukan verifikasi validasi.

“Tapi verifikasi ini sifatnya administratif, menyesuaikan dengan NIK, menyesuaikan dengan KK dan lain-lain. Jadi ketika berubah, warga bingung,” terang Bima.

Bima pun menyebut pengambilan keputusan yang kerap berubah harus dibenahi. Kebijakan pemerintah pusat berubah menyulitkan implementasi penyaluran bantuan di lapangan.

“Arahan dari pusat semua di data, semua dibantu, abis itu, berubah lagi ada sistem kuota. RT sudah kepalang bergerak di lapangan. Sekarang di atasnya berubah, kita berjibaku di lapangan. Ini persoalan. Saya kira DPR bisa menyampaikan ini ke kementerian. Jangan kemudian berubah, kalau belum ada datanya, jangan dulu buat keputusan, jangan dulu buat announcement,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com