BPK Minta Pemprov DKI Perbaiki 5 Permasalahan

BPK Minta Pemprov DKI Perbaiki 5 Permasalahan
Pembangunan rumah susun DP nol rupiah. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / FMB Selasa, 23 Juni 2020 | 08:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Predikat WTP ini merupakan predikat ketiga yang berturut-turut diterima DKI sejak Tahun 2017.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan, meskipun mendapat predikat WTP atas laporan keuangan Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta tetap harus memperbaiki sejumlah hal yang menjadi temuan permasalahan laporan keuangan Pemprov DKI. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi secara material opini WTP yang diraih DKI Jakarta.

“BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang secara material tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Namun tetap memerlukan perhatian untuk perbaikan permasalahan,” ujar Bahrullah pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Bahrullah menyebutkan 5 permasalahan yang menurut BPK perlu diperbaiki Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kata dia, Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018-2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju.

“Kedua, pengadaan tanah pada dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman belum memadai,” kata dia.

Ketiga, lanjut Bahrullah, pengelolaan kompensasi rumah susun murah dan sederhana juga belum memadai. Keempat, penyelesaian pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame belum memadai. Kelima pengelolaan utang kompensasi, koefisien lantai bangunan, belum memadai.

“Seluruh permasalahan tersebut telah kami buat dalam Buku II, yaitu hasil laporan pemeriksaan atas sistem kendala internal, dan Buku III atas laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” ungkap dia.

Pada tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan di DKI Jakarta yang menjadi temuan BPK. Bahkan, kata Anies, jajaran Pemprov sudah secara perlahan memperbaiki temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti sejak 2005 sampai 2019.

“Sejak 2005-2019 masih ada temuan-temuan yang harus kita tuntaskan, khususnya menyangkut aset, tapi, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki majelis untuk penetapan status-status aset itu sehingga, insyaallah kita akan bisa tuntaskan ini dalam waktu yang dekat,” pungkas Anies.



Sumber: BeritaSatu.com