Sekda DKI: Reklamasi Ancol Utamakan Kepentingan Publik

Sekda DKI: Reklamasi Ancol Utamakan Kepentingan Publik
Pengunjung menikmati suasana Pantai di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Yustinus Paat / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 19:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, reklamasi atau perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Jaya Ancol seluas 155 hektare (ha) mengedepankan kepentingan publik. Pemanfaatan lahan reklamasi tersebut, dipastikan akan berlangsung transparan.

Baca Juga: Anies Baswedan Terbitkan Izin Reklamasi Dufan dan Ancol

"Banyak masyarakat mendiskusikan dan mempertanyakan tentang perluasan darataan Ancol. Hari ini Pemprov DKI secara resmi menyampaikan keterangan bahwa perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Sekda DKI, Saifullah saat konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Salah satunya, kata Saifullah, reklamasi ini dilakukan untuk menampung hasil pengerukan waduk dan sungai yang masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) dan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP). Pengerukan ini dilaksanakan di 5 waduk dan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta.

"Pengerukan dilaksanakan di 5 waduk dan 13 sungai yang ada di DKI sebagai upaya penangulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak Tahun 2009. Sudah ada lebih dahulu," jelas Saefullah.

Baca Juga: Reklamasi Masuk Kategori Lahan Daratan

Berdasarkan hasil laporan dari program JEDI dan JUFMP, kata Saifullah, total hasil pengerukan di 5 waduk dan 13 sungai mencapai 3.441.870 meter kubik (m3) dan dengan sendirinya mengeras sehingga menghasilkan tanah timbul saat ini seluas 20 ha. "Tanah ini, berada di Pantai Utara Jakarta, tepatnya di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol," papar Saefullah.

Oleh karena itu, kata Saifullah, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan tanah tersebut untuk dilakukan reklamasi demi kepentingan publik, yakni sebagai sarana rekreasi. Agar pengelolaan tanah tersebut legal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan Kawasan Kekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas lebih kurang 120 ha.

"Salah satunya, yang diatur dalam Kepgub tersebut terkait izin pelaksanaan pengelolaan tanah timbul 20 hektare yang ada di Ancol tersebut. Area bentukan baru yang masih menempel dengan daratan Jakarta ini, dilakukan pengaturan pemanfaatannya agar tetap mengedepankan kepentingan publik," tegas Saefullah.

Baca Juga: Perluasan Kawasan Ancol Harus Perhatikan Dampak Lingkungan

Saefullah menambahkan, Pemprov DKI berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik. Di antaranya, pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan Museum Internasional Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut. "Adapun ground breaking atau peletakan batu pertama museum itu telah dilakukan pada bulan Februari 2020," pungkas Saefullah.



Sumber: BeritaSatu.com