Tabrak Lari Merupakan Tindak Kejahatan

Tabrak Lari Merupakan Tindak Kejahatan
Ilustrasi kecelakaan motor. (Foto: Twitter @TMCPoldaMetro)
Bayu Marhaenjati / JAS Minggu, 5 Juli 2020 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerhati masalah transportasi, Budiyanto mengatakan, kasus tabrak lari merupakan tindak pidana kejahatan dan dapat dijerat hukuman 3 tahun penjara atau lebih bergantung apakah korbannya mengalami luka berat atau meninggal dunia.

"Kasus tabrak lari merupakan tindak pidana kejahatan yang perlu menjadi perhatian bersama baik oleh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta masyarakat secara umum," ujar Budiyanto, Minggu (5/7/2020).

Dikatakan Budiyanto, salah satu kasus tabrak lari yang belum lama terjadi adalah kecelakaan yang mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia dan satu orang kritis, di Jalan KH Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.

Pengemudi mobil Toyota Mark X berinisial RTP yang menabrak pengendara motor itu sempat melarikan diri, sebelum akhirnya berhasil diamankan polisi.

"Kasus tabrak lari yang terjadi di Indonesia cukup tinggi, khususnya di kota- kota besar, termasuk Jakarta. Pada umumnya disebabkan faktor manusia (human error) paling tinggi dan faktor- faktor lain yang menyertai seperti faktor kendaraan, jalan, dan faktor lingkungan," ungkapnya.

Budiyanto menyampaikan, sulitnya pengungkapan kasus tabrak lari selama ini kemungkinan dikarenakan karena tidak mau atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, belum pahamnya masyarakat yang terlibat kecelakaan harus berbuat apa, disiplin yang rendah, kurangnya CCTV yang digunakan sebagai bukti petunjuk, dan sebagainya.

Menurut Budiyanto, tata cara berlalu lintas yang benar, kewajiban masyarakat yang terlibat kecelakaan dan ketentuan pidanannya, sudah diatur dalam peraturan Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (1) menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Kemudian, Pasal 231 ayat (1), pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib, pertama menghentikan kendaraan, kedua memberi pertolongan kepada korban, ketiga melaporkan kepada kepolisian terdekat, dan keempat memberikan keterangan.

Sementara, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 312 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan atau tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tanpa alasan, dijerat sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta.

"Namun, apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia bisa dikenakan pasal berlapis dan seterusnya," kata Budiyanto.

Budiyanto menegaskan, tabrak lari sesuai dengan Pasal 316 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diklasifikasikan dalam kelompok tindak pidana kejahatan.

"Sulitnya mengungkap kasus tabrak lari dilatarbelakangi oleh beberapa faktor tadi (human error, kendaraan, lingkungan). Perlu ada keikutsertaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari, sehingga mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan masalah itu. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi, serta bantuan teknologi, sulit kiranya kasus kecelakaan lalu lintas untuk diungkap," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com