Reklamasi Ancol, Jawara Sebut Gubernur Langgar Janji Kampanye

Reklamasi Ancol, Jawara Sebut Gubernur Langgar Janji Kampanye
Seorang nelayan menunjuk rencana lokasi perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020) sore. (Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus)
Carlos Roy Fajarta / RSAT Minggu, 5 Juli 2020 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tim relawan pendukung Anies-Sandi saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Relawan Jaringan Warga (Jawara) kecewa terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melaksanan reklamasi Teluk Jakarta di Ancol.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 hektare dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare yang ditandatangani pada 24 Februari 2020 lalu.

"Kita dulu mendukung dan turut memenangkan Anies Sandi dimana dari 23 janji kampanye nya salah satunya jargon kampanye yang paling utama adalah menolak reklamasi. Namun dengan dikeluarkannya Kepgub 237 ini sama saja mengingkari janji dan membohongi kami," ujar Koordinator Jawara, Sanny Irsan kepada awak media di Pantai Timur Ancol, kawasan wisata Ancol Taman Impian, Minggu (5/7/2020).

Ia juga menilai penggiringan yang menyebutkan nantinya di lahan reklamasi Ancol akan dibangun masjid dan Museum Rasulullah tidak tepat sebagai alasan dan pembenaran dilaksanakan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Jangan digiring dengan sentimen agama, karena kami sudah melihat desainnya disana nanti akan banyak berdiri bangunan komersial termasuk apartemen," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta, M Taher menyatakan reklamasi Ancol yang dilakukan dengan menyambung daratan dan bukan berbentuk pulau sendiri dianggap bukan sebagai reklamasi merupakan permainan bahasa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Dimana-mana yang namanya lautan dijadikan daratan ya sebutannya reklamasi. Jika reklamasi Ancol dijalankan maka pulau lainnya ke depannya akan seperti itu. Ini akan berdampak besar pada masyarakat nelayan dan pesisir," ujar Taher.

Pria yang sudah tiga generasi menjadi nelayan di Teluk Jakarta ini mengaku siap untuk menggalang seluruh kelompok nelayan pesisir di DKI Jakarta apabila Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan reklamasi di Ancol. Ia juga menyebutkan para nelayan di Teluk Jakarta tidak pernah diajak bicara perihal reklamasi di Ancol.

"Jika tetap dipaksakan kami siap melakukan gerakan melawan, dan berkonsolidasi dengan seluruh nelayan di Jakarta. Dari Kapuk Kamal sampai Marunda kami simpul. Jadi jangan main-main. Sejak dahulu kami sudah berdarah-darah menolak reklamasi. Kami kecewa amanah janji kampanye menolak reklamasi tidak dilaksanakan," tegas Taher.

"Dan yang mengherankan ini diputuskan di saat situasi gelap dimana kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Seharusnya yang dibuatkan Pemprov DKI adalah pelabuhan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 5 GT jika memang benar-benar memihak masyarakat miskin, " tandas Taher.



Sumber: BeritaSatu.com