Dinkes Sebut Bukan Limbah Medis di TPA, Tapi Sampah Domestik

Dinkes Sebut Bukan Limbah Medis di TPA, Tapi Sampah Domestik
Limbah medis yang ditemukan di Zona IV TPA Sumurbatu, milik Pemkot Bekasi, merupakan hasil investasi dari KPNas baru-baru ini. (Foto: Suara Pembaruan/Mikael Niman)
Mikael Niman / JAS Kamis, 9 Juli 2020 | 20:44 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) menyimpulkan tumpukan sampah medis yang diduga sebagai limbah medis dan masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3), merupakan sampah domestik yang dibuang dari rumah tangga warga Kota Bekasi.

Sampah tersebut bukan berasal dari sampah medis yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan seperti klinik, Puskesmas, maupun rumah sakit yang dibuang di Zona IV Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil tinjauan di TPA Sumurbatu, rata-rata sampah yang ditemukan berupa masker yang dibuang bersamaan sampah domestik lainnya. Sampah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik (polybag) warna hitam dan karung biasa, bukan tempat sampah medis yang ditandai dengan warna kuning.

“Sampah tersebut masuk kategori sampah domestik, karena menggunakan kantong plastik hitam atau karung biasa,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).

Dia menjelaskan, walaupun dari temuan sampah tersebut terdapat masker tetapi saat ini penggunaan masker sudah dilakukan semua warga. “Jangan dikira masker tersebut merupakan limbah medis karena digunakan semua orang, sudah menjadi sampah domestik,” imbuhnya.

Mengingat, pemerintah telah mewajibkan masyarakat menggunakan masker selama masa pandemi Covid-19. “Terkait temuan resep, itu bisa dari mana saja. Bahkan, bisa berasal dari rumah tangga, bukan hanya berasal dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Khusus untuk limbah medis, rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), menandai dengan kantong berwarna kuning. Dengan begitu, tidak ditemukan indikasi tindak pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Sumber: BeritaSatu.com