DKI: Perluasan Daratan Ancol Timur Tidak Sama dengan Reklamasi

DKI: Perluasan Daratan Ancol Timur Tidak Sama dengan Reklamasi
Seorang nelayan menunjuk rencana lokasi perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020) sore. (Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus)
Yustinus Paat / YUD Kamis, 9 Juli 2020 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan soal reklamasi atau perluasan daratan kawasan Ancol Timur dengan Pulau L di Kawasan Pantai Utara Jakarta. Pemprov mengatakan bahwa perluasan kawasan Ancol Timur terletak di sisi Selatan Pulau L dahulu.

Kabid Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Feirully Irzal mengatakan bahwa reklamasi Ancol Timur seluas 120 hektar tidak bisa disamakan dengan reklamasi Pulau L dahulu. Pasalnya, saat ini, Pulau L itu sendiri bentuknya sudah berbeda sama sekali dan sudah menyatu dengan daratan.

Izin prinsip Pulau L, kata dia, juga telah dicabut Gubernur DKI Anies Baswedan melalui surat Nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018. Apalagi, proses perizinan dan kajian reklamasi Ancol Timur ini, benar-benar dilakukan dari awal, bukan melanjutkan proses reklamasi Pulau L.

"Secara perizinan dan kajian yang mendasarinya (reklamasi Ancol Timur) dimulai dari awal sehingga tidak tepat jika disamakan dengan pulau L yang sudah dicabut izin prinsipnya oleh Gubernur Anies Baswedan pada 6 September 2018 lalu," ujar Rully dalam keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Rully menerangkan areal perluasan daratan Ancol Timur ini berbentuk trapesium dan lokasinya berada di bagian sisi selatan pulau L dahulu (seluas 481 Ha). Namun, kata dia, bentuk Pulau L saat ini sudah berbeda dan peruntukan ruangnya dengan rencana Pulau L dahulu juga berbeda.

"Sekarang dimanfaatkan untuk salah satunya pembangunan Museum Rasulullah dan rencana perluasan area rekreasi Taman Impian Ancol Timur yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol," ungkap dia.

Lebih lanjut, Rully mengatakan, dari 120 Ha areal reklamasi tersebut, saat ini sudah terbentuk "tanah timbul" yang luasnya kurang lebih 20 Ha. Tanah timbul ini, tutur dia, merupakan hasil hasil pembuangan pengerukan lumpur sungai dari proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Proyek JEDI ini merupakan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol yang Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah dimulai di Tahun 2009.

"Sehingga perlu dilakukan penataan terhadap daratan tersebut (tanah timbul 20 Ha) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik," tandas dia.

Penjelasan Rully ini tidak terlepas dari pertanyaan sejumlah anggota Komisi B dalam rapat di Gedung DPRD DKI sebelumnya, pada Rabu (8/7/2020). Selain Rully, dari Pemprov DKI juga hadir Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati dan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Sahir Syahali.

Pada saat rapat itu, anggota Komisi B mempertanyakan sejumlah hal terkait reklamasi kawasan Dufan dan Kawasan Ancol Timur yang diatur Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas lebih kurang 120 Ha.

Pertanyaannya mulai dari dasar hukum Keputusan 237 Tahun 2020 yang tidak mencantumkan perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), posisi lokasi reklamasi Ancol Timur, kepemilikan lahan lokasi hingga kajian Amdal dari reklamasi tersebut.

Salah satu Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak meminta klarifikasi soal lokasi dan kepemilikan reklamasi Ancol Timur. Pasalnya, kata Gilbert, lokasi tersebut persis berada di Pulau L (481 ha) yang sebelumnya diolah oleh PT Manggala Krida Yudha.

"Saya harus klarifikasi ini, mengapa menjadi Pulau L yang miliknya Manggala Krida Yuda yang kemudian direklamasi, dan kenapa bukan 481 Ha tetapi menjadi 120 Ha? Tanahnya dari mana? Karena tanah dari hasil pengerukan sungai tidak akan cukup potensinya," kata Gilbert dalam rapat tersebut.

Menang Gilbert, Rully pun menjelaskan dalam rapat tersebut bahwa izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo pada bulan September 2012 untuk pulau L diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Kemudian, kata Rully, lokasi 120 Ha tersebut berada di sisi selatan Pulau L yang sekarang sudah tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan daratan.

Meskipun tidak mencapai kesepakatan final, namun Komisi B DPRD dan pihak Pemprov DKI sepakat agar Pemprov DKI menyiapkan penjelasan komprehensif terkait perluasan kawasan Dufan dan Ancol Timur secara tertulis. DPRD berharap, dalam penjelasan tertulis tersebut, Pemprov menguraikan mulai dari dasar hukum terkait Perda RTRW dan RDTR, kronologi perluasan, posisi lokasi perluasan, kontribusi 5 persen untuk Pemprov dan hal lain terkait perluasan tersebut.

"Kami akan tuangkan secara tertulis sehingga bisa menjadi kesepakatan, masukan dan pegangan kita semua," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati.



Sumber: BeritaSatu.com