Terkait E-KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan

Terkait E-KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan
Djoko Tjandra. (Foto: Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia)
Yustinus Paat / CAH Minggu, 12 Juli 2020 | 13:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan terkait penerbitan KTP elektronik (e-KTP) atas nama Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Asep Subahan dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pelayanan penerbitan E-KTP itu.

“Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan E-KTP tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020).

Menurut Anies, kasus yang terjadi pada Lurah Grogol Selatan ini menjadi pelajaran untuk semua jajarannya dalam memberikan pelayanan publik. Meskipun harus memberikan pelayanan publik secara cepat, namun Anies mengingatkan agar jajarannya tetap taat prosedur dan aturan hukum. 

Baca Juga: Djoko Tjandra Kantongi KTP, Ini Penjelasan Lurah Grogol Selatan

"Pelajaran bagi semua, agar semua aman, maka selalu taati prosedur. Itu perlindungan terbaik. Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan mengurangi persyaratan, apalagi dalam urusan administrasi kependudukan," tegas Anies.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan penerbitan E-KTP bagi warga DKI Jakarta secara lebih cepat karena ketersediaan blanko E-KTP yang dilengkapi dengan sistem yang baik dan jaringan yang kuat.

Baca Juga: Penerbitan KTP Djoko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Terancam Dicopot

Namun, perlu diketahui pula, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Imigrasi.

Sesuai kewenangan integrasi sistem instansi vertikal, berada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kemendagri. Sehingga, Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap mobilitas penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang, dalam hal ini adalah status kenegaraan atas nama Joko Sugiarto Tjandra. 



Sumber: BeritaSatu.com