Ini Alasan DKI Kembali Terapkan Sistem Ganjil Genap

Ini Alasan DKI Kembali Terapkan Sistem Ganjil Genap
Sejumlah Polisi lalu lintas membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / YUD Minggu, 2 Agustus 2020 | 17:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan sistem ganjil genap dalam rangka membatasi mobilitas atau pergerakan orang untuk mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19). Sistem ganjil genap akan mulai diterapkan Senin, 3 Agustus 2020 di 25 ruas jalan di Jakarta pada Pukul 06.00-10.00 WIB dan Pukul 16.00-21.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya memutuskan penerapan sistem ganjil genap di Ibu Kota negara. Pertama, kata Syafrin, sistem ganjil genap adalah salah satu kebijakan emergency break atau rem darurat ketika kasus Covid-19 melonjak dan munculnya klaster baru seperti klaster perkantoran. Secara yuridis, keberadaan sistem ganjil genap sebagai emergency break telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Jadi salah satunya tentu (karena) meningkatnya beberapa klaster dan hasil evaluasi juga terjadi peningkatan traffic yang signifikan. Oleh sebab itu, berdasarkan Pergub 51/2020 ada dua emergency break, yang pertama dengan ganjil-genap dan yang kedua dengan kembali ke pelaksanaan PSBB. Kita putuskan terapkan sistem ganjil genap,” ujar Syafrin dalam acara sosialisasi kebijakan ganjil genap di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Kedua, menurut Syafrin, sistem ini diterapkan karena pembagian kerja 2 shift dan kapasitas 50 persen karyawan masuk kerja di perkantoran dan tempat usaha tidak efektif dilakukan. Akibatnya, perkantoran dan tempat usaha menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Berdasarkan kajian Pemprov DKI, kata dia, sistem ganjil genap bisa mengefektifkan pembagian kerja 2 shift dan kapasitas 50 persen karena otomatis karyawan yang mempunyai kendaraan dengan nomor plat ganjil, tidak masuk kerja atau berkegiatan pada tanggal genap. Begitu juga sebaliknya.

Pemprov juga berharap, dengan sistem ini, orang bisa beraktivitas dari rumah untuk mencegah terjadinya penumpukan atau keramaian di pusat-pusat kegiatan.

“Kami berharap seluruh perkantoran, seluruh instansi menyesuaikan karyawan masing-masing. Contoh bagi warga yang memiliki kendaraan nomor plat belangkanya angka ganjil maka otomatis yang bersangkutan secara alami meminta ke kantor jadwal kerja dari rumah pada tanggal genap, karena tanggal ganjil ke kantor,” ungkap dia.

Apalagi, kata Syafrin, volume kendaraan di Jakarta sekarang ini sudah kembali normal seperti sebelum terjadinya Covid-19. Bahkan di beberapa titik, volume kendaraannya sudah melampaui kondisi volume kendaraan sebelum terjadinya pandemi virus corona. Dia mencontohkan di area Cipete, sebelum terjadi pandemi Covid-19 (Februari 2020), kondisi lalu lintasnya sekitar 74.000 kendaraan per hari dan saat ini angkanya sudah terlampaui menjadi 75.000 kendaraan per hari.

“Demikian pun halnya di kawasan Senayan, Jalan Sudirman di Senayan, rata-rata volume lalu lintas sebelum pandemi, sekitar 127.000 (kendaraan per hari), tetapi saat ini kondisi ini terlampaui 145.000,” terang dia.

Ketiga, lanjut Syafrin, sistem ganjil genap merupakan instrumen untuk mengendalikan pergerakan atau mobilitas orang di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sudah tidak memiliki lagi instrumen mengendalikan pergerakan orang pasca surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta tidak diberlakukan lagi pada 14 Juli 2020 lalu.

“Saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dgn sistem ganjil genap menjadi satu instrumen upaya Pemprov DKI melakukan pembatasan orang sehingga warga yang mendapatkan tugas atau mendapatkan shif kerja dari rumah, plat nomor ganjil, tanggal genap, yang bersangkutan tetap di rumah, tidak melakukan pergerakan yang tidak penting,” tandas dia.

Syafrin menegaskan sistem ganjil genap diberlakukan berdasarkan evaluasi dan kajian komprehensif Pemprov DKI atas aktivitas masyarakat selama masa PSBB transisi. Salah satu indikator yang dipakai, kata dia, volume kendaraan tiap hari yang dikaitkan dengan aktivitas masyarakat misalnya di perkantoran atau tempat usaha.

Volume kendaraan justru meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat sehingga perlu kebijakan rem darurat melalui sistem ganjil genap agar mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa berkurang. Tujuan akhirnya adalah mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Jadi, semua itu tujuan akhirnya menekan laju penambahan dan penyebaran kasus Covid-19 dengan mengendalikan mobilitas warga, sehingga kita mengingatkan warga bahwa jangan melakukan mobilitas untuk kegiatan yang tidak penting. Tetap tinggal di rumah saja, sehingga kita bisa segera mengatasi dan mencegah wabah ini semakin cepat,” pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com