DKI Tegaskan Ambulans Hanya Bawa Peralatan dan Tenaga Kesehatan
Logo BeritaSatu

DKI Tegaskan Ambulans Hanya Bawa Peralatan dan Tenaga Kesehatan

Kamis, 15 Oktober 2020 | 21:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Pemprov DKI Iwan Setiawan menegaskan bahwa ambulans hanya membawa peralatan dan tenaga kesehatan dalam melakukan evakuasi pasien termasuk pada saat demonstrasi. Ambulans, kata Iwan, tidak boleh membawa peralatan di luar yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah.

“Fungsi ambulans itu sebetulnya untuk mengevakuasi, mengangkut pasien bukan untuk mengangkut macam-macam selain untuk membawa pasien,” ujar Iwan saat dihubungi, Kamis (15/10/2020).

Jika mengacu pada Pergub Nomor 120 Tahun 2016, ambulans darat disebutkan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan. Ambulans harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

Petugas ambulans juga bukan sembarang orang. Dalam Pasal 15 Pergub Nomor 120 Tahun 2016 dikatakan setiap penyelenggaraan ambulans paling sedikit melibatkan petugas ambulans yang meliputi satu orang perawat dan satu orang pengemudi. Perawat harus memiliki kemampuan kegawatdaruratan medis dasar (trauma dan jantung) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.

Sementara pengemudi harus memiliki surat izin sebagai pengemudi, minimal kemampuan bantuan hidup dasar (first aid) dan pelatihan defensive driving bagi pengemudi dibuktikan dengan sertifikat/dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

“Jadi, yang namanya ambulans harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan di Pergub 120 Tahun 2016. Bukan sekedar mobil putih, lalu ditulis di situ ambulans, baru kita sebut itu ambulans,” tandas dia.

Dalam situasi demonstrasi, kata Iwan, biasanya pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI untuk menyiapkan ambulans dalam jumlah tertentu demi memberikan pertolongan gawat darurat pra rumah sakit dan antara fasilitas pelayanan kesehatan terhadap para pihak yang terlibat dalam demonstrasi. Dinas Kesehatan DKI, kata dia, menyiapkan ambulans sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pihak kepolisian.

“Namun, dari Dinas Kesehatan ketika ada informasi unjuk rasa atau informasi apapun, kita otomatis menyiapkan. Nggak perlu diminta (kepolisian) pun, kita otomatis selalu siap. Cuman kalau yang normal-normal, pihak kepolisian meminta untuk di-backup sekian unit ambulans, karena jumlah pengunjuk rasa sekian. Kalau ada permintaan masyarakat, yah memang ambulans kita diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat, pasti kita siapkan,” terang dia.

Selain itu, kata Iwan, penyediaan ambulans saat demonstrasi tergantung eskalasi di lapangan. Dia mencontohkan pada saat demonstrasi Kamis, 8 Oktober 2020 lalu, jumlam ambulans yang standby sekitar 10 ambulans AGD, lalu ditambah ambulans dari Puskesmas dan rumah sakit.

“Kalau Selasa kemarin ambulans tidak terlalu banyak, hanya 3 sampai 4 titik, di Harmoni, Patung Kuda, kemudian Patung Tani dan di sekitar Gambir. Kita juga menyiapkan beberapa di pos kita, seperti di MNC, kita kan ada pos di situ, Dinas kesehatan dan AGD juga kita siapkan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan seharusnya ambulans yang berada di Jakarta terdaftar Dinas Kesehatan DKI dan wajib mendapat izin penyelenggaraan ambulans dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Izin penyelenggaraan ambulans berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi ulang. Sertifikasinya diterbitkan oleh Unit Pelayanan Ambulans.

“Kalau semuanya sudah teregistrasi, terdaftar di AGD dan Dinas Kesehatan, itu sebetulnya bisa dipantau melalui call center AGD. Salah satu persyaratan ambulan ini harus terkoneksi dengan GPS. Jadi, pergerakan ambulans yang sudah terdaftar dan mendapat izinnya, semuanya terpantau oleh kita. Kalau tidak terdaftar susah kita memantaunya. Kalau sesuai dengan aturan semua ambulans harusnya terdaftar dan berizin,” pungkas Iwan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Wagub DKI Optimistis Tidak Ada Penyebaran Covid-19 di Sekolah

Wagub DKI Ahmad Riza Patria optimistis tak ada penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Riza meyakini jika ada pelajar yang terpapar Covid-19 bukan berasal sekolah.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Forum Aktivis Ibu Kota Nilai Pentingnya Dir Intelkam PMJ yang Komunikatif dan Humanis

Forum Aktivis Ibu Kota menilai pentingnya posisi Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Soal Rapat Paripurna DPRD DKI Besok, Wagub Riza: Kami Hadir jika Diundang

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan akan hadir jika diundang dalam rapat paripurna DPRD DKI yang bakal digelar pada Selasa (28/9/2021) besok.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

1 Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di Rumah Sakit

Seorang korban kebakaran Lapas Tangerang berinisial Y hingga saat ini atau tiga pekan setelah peristiwa masih dirawat di RSU Kabupaten Tangerang.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Gara-gara Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD Akan Dilaporkan ke BK

Prasetio Edi Marsudi dianggap telah menetapkan Paripurna Interpelasi Formula E secara siluman.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Ketua DPRD: Mekanisme Paripurna Interpelasi Formula E Sesuai Ketentuan

Prasetio Edi Marsudi menepis tuduhan telah melanggar aturan tata tertib DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Viani Limiardi Klaim Belum Terima SK Pemberhentian dari PSI

Viani Limiardi mengklaim belum menerima surat keputusan (SK) soal penghentian dirinya dari anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Izinkan Anak Umur di Bawah 12 Tahun Berkunjung, TMII Dapat Teguran dari Pemprov DKI

Pihak TMII dapat teguran dari Pemprov DKI karena membolehkan anak berumur di bawah 12 tahun masuk.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

PSI Berhentikan Viani Limiardi Sebagai Anggota DPRD DKI dan Kader Partai

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) memberhentikan Viani Limiardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

Beraksi 20 Kali di Cikarang, Pelaku Begal Bersenpi Berhasil Dibekuk Polisi

Dalam melakukan aksinya, BJH menggunakan senjata api (senpi) jenis airsoft gun maupun dengan senjata tajam.

MEGAPOLITAN | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# SBY


# PKI



TERKINI
PON Papua: Tumbangkan Jabar, Tim Polo Putri DKI Jakarta Cetak Hattrick Emas

PON Papua: Tumbangkan Jabar, Tim Polo Putri DKI Jakarta Cetak Hattrick Emas

OLAHRAGA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings