KPK Awasi Progres Sertifikasi Tanah Monas
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

KPK Awasi Progres Sertifikasi Tanah Monas

Kamis, 5 November 2020 | 12:47 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau kemajuan upaya sertifikasi tanah Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam rapat koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) dan Pemprov DKI Jakarta secara daring, Rabu.

“Bagi KPK, intinya adalah bahwa aset tanah negara termasuk tanah Monas, harus dikuasai oleh negara. Jangan sampai aset negara dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, fokusnya adalah agar ada percepatan sertifikasi aset sehingga aset dapat diselamatkan dan dikelola oleh negara," kata Penanggung Jawab Satgas Wilayah II KPK Basuki Haryono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemsetneg kepada KPK, sampai sekarang tanah pada kawasan Monas belum bersertifikat. Kawasan Monas masih berada dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta yang tiap tahunnya telah mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan untuk area tersebut.

"Gubernur DKI Jakarta sudah mengirimkan surat kepada Presiden bahwa kami akan melakukan pensertifikasian Monas atas nama Pemprov DKI. Selanjutnya, gubernur sudah pula menyampaikan surat usulan pensertifikasian Monas kepada BPN," kata Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono saat menyampaikan kemajuan sertifikasi Monas tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Kemsetneg Setya Utama menyampaikan pada 23 September 2020 kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, disepakati perlu ada pertemuan tripartit antara Kemsetneg, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya pada 24 Juli 2019, kata Setya, Kemsetneg telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menerbitkan hak atas tanah Monas dengan sertifikat hak pakai atas nama Kemsetneg.

Bahkan, kata dia, pada 9 Agustus 2017, Kemensetneg sudah melakukan pengukuran bersama yang melibatkan Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengukuran awal tim Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Jakarta Pusat, luas kawasan Monas adalah 734.828 hektare.

Ia mengatakan berdasarkan pertemuan dengan Deputi Pencegahan KPK pada 19 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses sertifikasi apabila akan dilakukan atas nama Kemsetneg.

"Namun, perlu dilakukan beberapa hal. Satu, koordinasi antara Kemsetneg dengan Pemprov DKI dan BPN. Dua, dirumuskan alas hukum sebagai dasar sertifikasi dan dasar penarikan surat permohonan Pemprov DKI Jakarta kepada Presiden," ungkap Setya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan usulan Kemensetneg agar rencana pengelolaan kawasan Monas dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai antara pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta.

Artinya, ucap Setya, tanah Monas menjadi aset negara, dalam hal ini dalam penguasaan Kemsetneg yang dipinjampakaikan kepada Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Menanggapi usulan Kemsetneg, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Dwi Budi Martono mengutarakan jika kawasan Monas akan dikerjasamakan antara Kemsetneg dengan Pemprov DKI Jakarta, mekanisme yang bisa dianjurkan adalah penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama pemerintah pusat, dalam hal ini Kemsetneg.

Kemudian, untuk Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) bila akan dipakai untuk usaha pengelolaan Monas.

"Jadi, sarannya adalah penerbitan HPL atas nama pemerintah pusat, c.q. Kemsetneg. Dua, di atas HPL itu diberikan HGB atas nama Pemprov DKI Jakarta, c.q. instansi yang ditunjuk, mungkin bisa BUMD," ujar Budi.

Menerima saran BPN, Setya meminta semua pemangku kepentingan mengambil jalan moderat seperti yang diusulkan Kepala Kanwil BPN DKI, yakni penerbitan HPL atas nama pemerintah pusat dan HGB atas nama Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, Kemsetneg akan mengajukan dua permohonan kepada BPN, yaitu pengukuran dan SK pemberian hak.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Satgas Pastikan Data Covid-19 Kota Bogor Realtime

Alur pemuktahiran data harian berdasarkan hasil tracing pasien dengan kategori suspek Covid-19.

MEGAPOLITAN | 5 November 2020

Antisipasi Banjir, Baznas BAZIS DKI Bantu 35 Perahu Recycle untuk Kelurahan

Anies mengatakan, apel kesiapsiagaan musim hujan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Pemprov DKI Jakarta telah siap menghadapi musim hujan di Ibu Kota.

MEGAPOLITAN | 5 November 2020

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran 1.541 Orang

Total rekapitulasi pasien di dua tower ini dari 15 September - 5 November ada sebanyak 13.127 pasien terdaftar.

MEGAPOLITAN | 5 November 2020

Jambret Viral di Sunter Sudah 11 Kali Beraksi

Tercatat, ada 11 laporan polisi dari perbuatan pelaku sejak Oktober 2019 sampai sekarang.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Penjelasan Anies soal DKI Jakarta Menangi STA 2021

Anies menegaskan bahwa STA 2021 diberikan kepada kota yang memiliki inovasi atau terobosan dalam bidang transportasi.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Cemburu Istri Selingkuh, Suami Bacok Pria di Bekasi Hingga Tewas

Abdul Muit dihabisi Ali Muhayat menggunakan senjata tajam jenis celurit setelah mengetahui istrinya berselingkuh dengan korban.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Warga Antusias Daftar Penerima Vaksin Covid-19

Warga yang bermukim di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, mulai mendaftar sebagai penerima vaksin Covid-19.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Pelaku Pembunuhan Guru Mengaji di Cibinong Terungkap

Pelaku membunuh korban karena merasa sakit hati setelah ditagih utangnya.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Wanita Muda Gantung Diri di Cilodong

Wanita meninggal diduga bunuh diri di kontrakan di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020

Kriminolog: Kejahatan Begal Sepeda Bukan Fenomena Baru

Salah satu faktor mengapa aksi kejahatan begal sepeda marak terjadi akhir-akhir ini karena kondisi sosial ekonomi pada masa pendemi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 4 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS