Pergub Anies Hanya Atur Sanksi Teguran Tertulis Bukan Denda Rp 50 Juta?
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pergub Anies Hanya Atur Sanksi Teguran Tertulis Bukan Denda Rp 50 Juta?

Selasa, 17 November 2020 | 23:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemprov DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi denda Rp 50 juta kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab dan FPI karena dituding melakukan aktivitas yang menciptakan kerumunan massa. Aktivitas yang dimaksud adalah pernikahan putri Rizieq Syihab sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2020 lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sanksi denda Rp 50 juta tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur yang menjadi acuan pelaksanaan PSBB transisi. Namun, Anies belum pernah menyebutkan secara rinci pasal dan ayat yang menjadi dasar pemberian sanksi denda tersebut.

Sanksi denda Rp 50 juta kepada Rizieq Syihab dan FPI disebutkan secara resmi tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Satpol DKI tertanggal 15 November 2020 dengan nomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq Bin Hussein selaku Penyelenggara Pernikahan dan Front Pembela Islam (FPI) selaku Panitia Penyelenggara Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Surat yang ditandatangani Kepala Satpol PP Arifin ini terkait pemberian sanksi denda administratif atas pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam surat Satpol PP tersebut, dinyatakan dengan jelas jenis pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Rizieq Syihab dan FPI adalah tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan.

Kerumunan tersebut, dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Namun, sayangnya, dalam surat Satpol PP itu tidak disebutkan secara detail pasal dan ayat yang dilanggar Rizieq Syihab dan FPI serta jenis pelanggarannya. Kepala Satpol PP Arifin dan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah belum merespons pesan singkat Beritasatu.com pada Selasa (17/11/2020) malam.

Pergub Nomor 79 memang mengatur sejumlah ketentuan yang bersinggung dengan jenis aktivitas atau jenis pelanggaran yang dilakukan Rizieq Syihab dan FPI sebagaimana dikatakan Satpol PP DKI dalam suratnya, “tidak membatasi jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan”. Salah satunya ketentuan Pasal 7 hurus h Pergub Nomor 79 tentang aktivitas di “area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa”.

Aktivitas di “area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa” diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Pergub 79 baik terkait protokol kesehatan, sanksi dan pelaksana pengenaan sanksinya.

Berikut bunyi Pasal 15
(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
d. mengatur waktu kunjungan;
e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Jika Satpol PP DKI memandang kegiatan yang dilakukan Rizieq Syihab (pernikahan anaknya) dan FPI (Maulid Nabi Muhammad SAW) sebagai kegiatan di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, maka sanksi terhadap Rizieq Syihab dan FPI sebagai penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan hanyalah sanksi teguran tertulis. Tidak disebutkan sanksi denda terhadap pelanggaran protokol kesehatan di area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

Satpol PP DKI juga bisa menilai khusus kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan FPI sebagai kegiatan keagamaan dengan mengacu pada Pasal 10 Pergub 79 Tahun 2020 ini. Namun, kegiatan keagamaan yang diatur dalam Pasal 10 lebih pada kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Pergub ini tidak mengatur secara spesifik kegiataan keagamaan yang dilakukan di tempat lain selain tempat ibadah, seperti kediaman seseorang.

Protokol kesehatan dalam kegiatan keagamaan yang diatur dalam Pasal 10 tidak berbeda jauh dengan protokol kesehatan dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 15. Begitu juga sanksi terhadap penyelenggara atau penanggung jawab tempat ibadah hanyalah sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh wali kota/bupati administrasi dan dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait.

Sanksi denda dengan besaran minimal Rp 50 juta dan bersifat progresif sebenarnya diatur dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020, namun hanya diberlakukan untuk tiga pihak berikut ini. Pertama, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat atau protokol kesehatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7).

Kedua, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).

Ketiga, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Jika mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2020, maka sanksi yang seharusnya dikenakan kepada Rizieq Syihab dan FPI hanyalah teguran tertulis, bukan denda sebesar Rp 50 juta.

Dalam konteks ini, Pemprov DKI khususnya Gubernur Anies Baswedan atau Satpol PP DKI Jakarta perlu menjelaskan secara detail dasar hukum pemberian sanksi denda Rp 50 juta kepada Rizieq Syihab sebagai penanggung jawab acara pernikahan dan FPI sebagai penanggung jawab acara Maulid Nabi Muhammad SAW.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wagub DKI: Izin Keramaian ke Polisi, Bukan Pemprov DKI

Ariza menegaskan penyelenggaraan acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW tidak perlu harus minta izin tidak perlu minta izin ke Pemprov, tapi ke polisi

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Usai Acara Rizieq Syihab, Wagub DKI Minta Dinkes Lakukan Penelusuran

Ariza meminta Dinkes DKI Jakarta agar segera melakukan contact tracing atau penelusuran pascaterjadinya kerumunan di kediaman Imam Besar FPI Rizieq Syihab.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Perampok Nasabah Bank Tewas Ditembak

Satu pelaku tewas ditembak petugas karena melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri pada saat pengembangan kasus.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

6 Jam Diperiksa soal Video Syur, Ini Kata Gisel

Artis Gisella Anastasia atau Gisel akhirnya selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur yang mirip dirinya di Polda Metro Jaya.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Polisi Segera Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kediaman Rizieq

Penyidik bakal segera melakukan gelar perkara guna menentukan apakah ada unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di kediaman Rizieq Syihab.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Seusai Diperiksa, Anies: Semua Dijawab Sesuai Fakta

Anies diberi 33 pertanyaan menyatakan telah menjawab semuanya sesuai dengan fakta.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Sudinkes Jakpus: Belum Ada Penambahan Kasus Covid-19 di Petamburan

Selama 4 hari setelah kerumunan, belum ada penambahan kasus Covid yang signifikan di kawasan Petamburan.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

DKI Tegaskan Monas Tak Bisa Dipakai untuk Reuni PA 212

Kawasan Monas telah ditutup sejak 14 Maret 2020, sehingga segala jenis penyelenggaraan kegiatan di area tersebut belum diperbolehkan.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

8 Bulan Pandemi, Wakil Wali Kota Bekasi Tetap Sidak Penerapan Protokol Kesehatan

Pemkot Bekasi tak ingin warganya kendur menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

MEGAPOLITAN | 17 November 2020

Polri Tak Izinkan Reuni 212 di Monas, Kerumunan Akan Dibubarkan

Kasatwil agar bertindak secara tegas untuk mengamankan protokol kesehatan.

MEGAPOLITAN | 17 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS