Mendagri Akan Copot Kepala Daerah yang Lalai Tegakkan Protokol Kesehatan, Ini Kata Ariza
Logo BeritaSatu

Mendagri Akan Copot Kepala Daerah yang Lalai Tegakkan Protokol Kesehatan, Ini Kata Ariza

Jumat, 20 November 2020 | 00:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota terkait ketegasan penegakan protokol kesehatan di masing-masing daerah.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tito mengingatkan kepala daerah bisa diberhentikan jika tidak menegakkan protokol kesehatan.

Menanggapi Instruksi Mendagri tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya selalu patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemprov DKI dalam pengendalian Covid-19 selalu merujuk kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

“Pokoknya kami patuh pada aturan dan ketentuan,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ariza menegaskan, Indonesia adalah negara hukum sehingga kebijakan yang diambil selalu berdasarkan hukum sebagaimana telah diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

“Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD 1945, undang-undang, ada peraturan-peraturan lainnya. Prinsipnya kita patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan,” pungkas dia.

Berikut ini adalah enam poin instruksi Mendagri yang ditandatangani pada 18 November 2020:

1. Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

3. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

4. Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan perundang-undangan"

b. Pasal 78:
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

5. Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

6. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPRD DKI Setuju Dana BOS Swasta Tahun 2021 Rp 853 Miliar

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyepakati alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta sebesar Rp 853 miliar.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Diteken Anies, Perda Penanggulangan Covid-19 Telah Sah Berlaku

Perda ini mengatur tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangan, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Rizieq Umumkan Tidak Akan Lakukan Kegiatan Pengumpulan Massa Hingga Situasi Normal

Hal ini disampaikan melalui surat DPP FPI yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munaraman pada Kamis, 19 November 2020.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Penadah Sehari Tampung 10 Motor Curian Ditangkap, Pemetik Tewas Ditembak

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, membekuk lima bandit kelompok spesialis pencurian sepeda motor. Salah satunya tewas ditembak karena berupaya melawan.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Gubernur Ridwan Kamil Siap Penuhi Panggilan Polisi

Pemanggilan Ridwan Kamil ini merupakan buntut dari acara yang menimbulkan kerumunan di Megamendung, Bogor, beberapa hari lalu.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Senin, Wagub DKI Siap Datang ke Polda Metro Jaya

Ariza, sapaan akrabnya, berhalangan hadir hari ini di Polda dan besok Polda Metro Jaya karena mempunyai acara.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Ungkap Siapa Pemeran Video Syur Mirip Gisel, Polisi Tunggu Pemeriksaan Ahli

Polda Metro Jaya, masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli digital forensik untuk mengungkap siapa pemeran dalam video syur mirip penyanyi Gisella Anastasia.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Pemkab Bekasi Sinkronisasi Data Penerima Vaksin Covid-19

Menurut Eka, terdapat 46 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan dan satu RSUD serta dua RSUD pembantu yang siap melayani vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Tempat Karantina Makara UI Sudah Beroperasi Malam Ini

Mereka yang menempati Tempat Karantina Makara UI ini diprioritaskan bagi pasien tanpa gejala yang tinggal di wilayah kelurahan dengan zona merah Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Polisi Terus Cari Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di Petamburan

Proses penyelidikan diawali dengan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang dibagi dalam tiga elemen.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS