Perda Covid-19 DKI Jakarta Tidak Atur Sanksi Pidana Penjara
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perda Covid-19 DKI Jakarta Tidak Atur Sanksi Pidana Penjara

Jumat, 20 November 2020 | 13:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta telah resmi berlaku pascaditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 November 2020 lalu. Sejumlah hal diatur dalam Perda ini, salah satunya terkait dengan sanksi.

Perda Covid-19 ini ternyata tidak mengatur sanksi pidana kurungan atau penjara terhadap orang atau badan usaha yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat atau protokol kesehatan. Sanksi yang diatur dalam Perda ini hanya sanksi administrasi dan pidana denda terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Berikut ini adalah sanksi-sanksi yang diatur dalam Perda Covid-19 mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana denda bagi perorangan atau badan usaha yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat atau protokol kesehatan.

A. Sanksi Administrasi
1. Perorangan yang tidak memakai masker (Pasal 9 ayat 1)
a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
b. denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000,00

2. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata (Pasal 11 ayat 2)
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pembubaran kegiatan;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. pembekuan sementara izin; dan/atau
f. pencabutan izin.

3. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan (Pasal 12 ayat 2)
a. teguran tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penghentian sementara kegiatan.

4. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah (Pasal 13 ayat 2)
a. teguran tertulis

5. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring (Pasal 14 ayat 4 dan ayat 5).

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan sementara izin; dan/atau
d. pencabutan izin.

6. Pelaku usaha warung makan (Pasal 15 ayat 2)
a. teguran tertulis;
b. pembubaran kegiatan; dan/ atau
c. penghentian sementara kegiatan.

7. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran (Pasal 15 ayat 3)
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pembubaran kegiatan;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. pembekuan sementara izin; dan/atau
f. pencabutan izin.

8. Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya (Pasal 16 ayat 2)
a. berupa teguran tertulis;
b. pembubaran kegiatan.

9. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (Pasal 17 ayat 2)
a. teguran tertulis.

10. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang (Pasal 18 ayat 2)
a. teguran tertulis;
b. pembubaran kegiatan.

B. Sanksi Pidana Denda

1. Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 29)

2. Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 30)

3. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 31 ayat 1)

4. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) disertai dengan ancaman dan/ atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 31 ayat 2)

5. Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Pasal 32)



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jejak Karier Kapolda Metro Irjen Fadil Imran, si Pemburu Preman

Fadil pembentuk tim pemburu preman yang bersenjatakan lengkap, guna memberantas aksi premanisme di kawasan Jakarta Barat.

MEGAPOLITAN | 20 November 2020

Gelar Perkara Kasus Kerumunan Massa Rizieq Ditunda

“Rencana Kamis-Jumat ini (gelar perkara), tapi ada kegiatan mutasi kapolda, ada serah terima di Mabes dan Polda Metro dengan kesibukannya, maka ketunda."

MEGAPOLITAN | 20 November 2020

Pangdam Jaya: Jangan Coba-coba Ganggu Persatuan dan Kesatuan dengan Merasa Mewakili Umat Islam

Padahal, seorang kiai atau habib harus menyampaikan ucapan dan tindakan kebaikan.

MEGAPOLITAN | 20 November 2020

Pangdam Jaya: Kalau Perlu, Bubarkan Saja FPI

Dudung menegaskan hal itu terkait dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.

MEGAPOLITAN | 20 November 2020

Minim Bantuan, UMKM Minta Insentif Lain

Insentif perizinan atau legalitas dan pengembangan pasar agar usaha bisa bertahan.

NASIONAL | 20 November 2020

Mendagri Akan Copot Kepala Daerah yang Lalai Tegakkan Protokol Kesehatan, Ini Kata Ariza

Pihaknya selalu patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

MEGAPOLITAN | 20 November 2020

DPRD DKI Setuju Dana BOS Swasta Tahun 2021 Rp 853 Miliar

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyepakati alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta sebesar Rp 853 miliar.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Diteken Anies, Perda Penanggulangan Covid-19 Telah Sah Berlaku

Perda ini mengatur tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangan, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Rizieq Umumkan Tidak Akan Lakukan Kegiatan Pengumpulan Massa Hingga Situasi Normal

Hal ini disampaikan melalui surat DPP FPI yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munaraman pada Kamis, 19 November 2020.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020

Penadah Sehari Tampung 10 Motor Curian Ditangkap, Pemetik Tewas Ditembak

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, membekuk lima bandit kelompok spesialis pencurian sepeda motor. Salah satunya tewas ditembak karena berupaya melawan.

MEGAPOLITAN | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS