Denda Rp 50 Juta terhadap Rizieq Syihab Dinilai Menyesatkan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Denda Rp 50 Juta terhadap Rizieq Syihab Dinilai Menyesatkan

Jumat, 20 November 2020 | 18:55 WIB
Oleh : Fana Suparman, Willy Masaharu / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran Bandung Romli Atmasasmita menyatakan denda Rp 50 juta yang dijatuhkan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab merupakan penerapan aturan yang keliru, bahkan menyesatkan. Pasalnya, denda itu dijatuhkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendali Corona Disease 2019. Seharusnya, Anies menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Jadi penerapan (denda) itu menyesatkan. Penerapan denda kepada Rizieq itu sesat," kata Romli kepada Beritasatu.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Diketahui, Pemprov DKI menjatuhkan sanksi Rp 50 juta kepada Rizieq lantaran menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). Kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan tersebut menciptakan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Apalagi, Pemprov DKI telah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Romli menjelaskan Pergub 101/2020 tidak tepat diterapkan kepada Rizieq atas kegiatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putrinya. Pergub 101/2020 hanya mengatur mengenai pelaku usaha, perkantoran, tempat kerja, industri dan tempat wisata, sementara pelanggaran yang dilakukan Rizieq Syihab tak berkaitan dengan kegiatan usaha atau perkantoran. Rizieq Syihab sendiri bukan pelaku usaha.

"Pergub 101/2020 memang ada sanksi, tetapi untuk pelaku usaha. Sejak awal pergub itu menyebutkan pelaku usaha. Rizieq kan bukan kantor, bukan restoran," katanya.

Menurut Romli, aturan yang tepat diterapkan terhadap Rizieq adalah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 UU 6/2018 menyatakan,"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta." Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU 6/2018, kata Romli, berlaku bagi setiap orang. Dengan demikian, jika terdapat 1.000 orang yang melanggar UU tersebut, maka setiap orang dapat dikenakan Pasal 93 UU 6/2018.

"Kalau ada kerumunan 3.000 orang, suruh bayar masing-masing," katanya.

Selain soal aturan yang diterapkan, Romli juga menyoroti mengenai tahapan penjatuhan denda yang dilakukan Pemprov DKI terhadap Rizieq. Menurutnya, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dijatuhi hukuman oleh pemprov melalui Satpol PP. Setiap pelanggaran seharusnya melalui proses hukum yang berlaku dan diputus oleh pengadilan.

"Kapan (penjatuhan hukuman) itu terjadi, kalau sampai ke pengadilan, bukan Satpol PP yang menentukan. Dari mana Satpol PP menentukan (hukuman). Penyidik polisi saja tidak boleh. Ketika Satpol PP yang merupakan PPNS itu menangani suatu kejadian, wajib lapor ke polisi dengan menyampaikan SPDP. Polisi melakukan supervisi. Kalau diadili kena yang tadi (Pasal 93 UU 6/2018). Bui satu tahun dan atau denda Rp 100 juta. Bisa kumulatif atau tidak, biar hakim yang memutuskan. Tidak bisa berhenti di Satpol PP," tegasnya.

Lebih jauh, Romli menyatakan Rizieq juga seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan yang beberapa kali diciptakannya, termasuk saat tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020). Meski mengklaim tidak meminta pengikutnya untuk menjemput di Bandara Soekarno-Hatta, secara moral Rizieq bertanggung jawab atas kerumuman yang terjadi.

"Rizieq ini datang ke Indonesia dalam kuruman massa yang banyak itu saja sudah keliru, sudah enggak benar. Artinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai PSBB segala macam itu dilanggar sampai ketika acara pernikahan. Jadi bukan hanya ketika pernikahan masalah dia, juga ketika penjemputan," kata Romli.

Kepala daerah, lanjutnya, juga tidak bisa lepas tangan atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq. Pelaksanaan PSBB atau sejenisnya merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu, dengan mendiamkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah daerah secara tidak langsung telah mengizinkan terjadinya pelanggaran. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Membenarkan kerumunan yang begitu rupa melanggar UU. Kita yang orang luar saja kalau ada kejadian perkara harus lapor, apalagi pejabat yang menurut UU Pemda wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sebagian Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan Hari Ini

Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan durasi singkat di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta.

MEGAPOLITAN | 17 Oktober 2021

Palyja Edukasi Praktik Cuci Tangan ke Siswa SD

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Palyja di bidang kesehatan dan pendidikan.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

5.305 Murid SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Sebanyak 5.305 murid SD berusia 12 tahun ke atas di Kota Tangerang akan menjalani vaksinasi. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 selama masa PTM.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

DLHK Kabupaten Tangerang Catat 21 Perusahaan Belum Patuh Soal Pengolahan Limbah

DLHK Kabupaten Tangerang mencatat terdapat 21 perusahaan yang belum mematuhi aturan pengolahan limbah perusahaan.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Pemkot Tangerang Akan Genjot Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Saat ini vaksinasi kedua di Kota Tangerang masih dijumlah 512.519 atau sekitar 47,8% dari target 1.073.266 jiwa.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Pilkades Usai, Pemkab Tangerang Gelar Swab Test Covid-19 Massal

Pemkab Tangerang berencana menggelar swab test massal usai digelarnya Pilkades serentak di 77 desa pada pekan lalu sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Serahkan IMB Kawasan di Tanah Merah, Anies: Ini yang Pertama di Indonesia

Anies juga memastikan kelayakan berbagai infrastuktur yang terdapat di Kampung Tanah Merah.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Sahroni Apresiasi Polda Metro Jaya Izinkan Pesepeda Road Bike Melintasi Sudirman-Thamrin

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi Ditlantas Polda Metro Jaya yang mengizinkan sepeda road bike untuk melintasi Jalan Sudirman-Thamrin.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Sindikat Pinjol Ilegal, Polda: Tersangka Belum Bertambah

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, tersangka sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal masih tiga orang hingga Sabtu (16/10/2021) ini.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

Polisi Akan Periksa Kekasih dan Manajer Rachel Vennya

Polda Metro Jaya akan memanggil artis sekaligus selebgram Rachel Vennya terkait kasus dugaan melarikan diri dari RSDC Wisma Atlet Pademangan.

MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Pinjol Ilegal


# Kasus Covid-19



TERKINI
Menang Dramatis, Milan ke Puncak Klasemen Serie A

Menang Dramatis, Milan ke Puncak Klasemen Serie A

BOLA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings