Anak dan Menantu Rizieq Tidak Hadir, Ini Kata Polisi
INDEX

BISNIS-27 555.695 (12.56)   |   COMPOSITE 6537.09 (82.91)   |   DBX 1185.45 (4.25)   |   I-GRADE 192.346 (4.58)   |   IDX30 559.887 (14.06)   |   IDX80 149.821 (2.81)   |   IDXBUMN20 454.506 (9.99)   |   IDXESGL 154.417 (2.37)   |   IDXG30 151.04 (3.24)   |   IDXHIDIV20 490.586 (12.63)   |   IDXQ30 156.252 (4.15)   |   IDXSMC-COM 301.613 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 382.211 (0.35)   |   IDXV30 157.186 (1.27)   |   INFOBANK15 1083.88 (30.87)   |   Investor33 472.674 (10.59)   |   ISSI 194.508 (1.25)   |   JII 694.836 (6.78)   |   JII70 242.811 (1.92)   |   KOMPAS100 1324.28 (21.59)   |   LQ45 1037.35 (23.63)   |   MBX 1819.69 (25.48)   |   MNC36 350.082 (7.57)   |   PEFINDO25 343.337 (-0.23)   |   SMInfra18 332.762 (3.61)   |   SRI-KEHATI 404.998 (10)   |  

Anak dan Menantu Rizieq Tidak Hadir, Ini Kata Polisi

Selasa, 24 November 2020 | 19:46 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / FMB

Jakarta, Beritasatu.com —Mabes Polri kembali angkat bicara mengenai anak dan menantu Rizieq Syihab yang tidak hadir dalam undangan klarifikasi yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana protokol kesehatan.

Meski undangan klarifikasi ini tidak memiliki konsekuensi jika tidak hadir namun mereka kehilangan kesempatan untuk memberikan informasi yang diketahui kepada penyelidik.

"Tentunya orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir yaitu rugi sendiri karena kesempatan, ini saya sampaikan klarifikasi itu kesempatan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama ini," kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Selasa (24/11/2020).

Seperti diberitakan Syarifah Najwa Shihab, beserta suaminya, Irfan Alaydrus, untuk sedianya diperiksa Jumat (20/11/2020) lalu namun mereka berdua tidak hadir. Hingga kini belum jelas kapan mereka akan diundang lagi.

Pelanggar protokol kesehatan diancam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 berbunyi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta."



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin UMKM di Masa Pandemi

Pemprov DKI memberdayakan UMKM untuk memproduksi 22,5 juta masker kain yang dibagikan gratis kepada seluruh warga.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Rizieq Syihab Akan Jalani Tes Swab Secara Mandiri

Tracing Covid-19 terhadap Rizieq Syihab akan dilakukan secara mandiri oleh tim medis Front Pembela Islam (FPI).

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Sudinkes Jakarta Pusat: Sudah 38 Warga Petamburan Positif Covid-19

Jumlah 38 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 didapat dari pemeriksaan swab terhadap 185 warga Petamburan.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Gelar Perkara Pelanggaran di Petamburan Tunggu Hasil Analisa Evaluasi

Hari ini penyidik masih menganalisa, mengevaluasi hasil penyelidikan, hasil undangan klarifikasi keterangan dari beberapa saksi yang telah dipanggil.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

DKI Jakarta Kumpulkan Rp 5 Miliar dari Denda Pelanggaran PSBB

Gubernur Anies Baswedan menegaskan nilai denda sebesar Rp 5 miliar bukanlah prestasi.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Anies: Kapasitas Testing Capai 20.031 Spesimen per Hari

Pada awal krisis Covid-19, kapasitas testing DKI hanya 120 hingga 150 sampel per hari.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Pemkot Bekasi Keluarkan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka

Pemkot Bekasi mengeluarkan teknis pembelajaran tatap muka di Kota Bekasi. Ada delapan perilaku dan kegiatan utama yang harus diterapkan secara disiplin.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Pemkot Tangerang Siap Buka Sekolah Januari 2021

Sekolah tatap muka boleh dibuka jika sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah daerah, komite sekolah, hingga orang tua.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Patri Bagikan Bansos dari Kemsos di Wilayah Jakarta Timur

Patri membagikan bansos untuk 760 KK di Lenteng Agung, Pasar Minggu sebanyak 200 KK dan wilayah Cawang tepatnya di Jalan Arus RT.09 RW.02 sebanyak 800 KK.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020

Wagub DKI: Tokoh Agama dan Masyarakat Harus Jadi Teladan Tes Covid-19

Bgi siapa saja warga Jakarta tidak ingin, menolak dites, dikenakan denda sebesar Rp 5 juta-Rp 7 juta.

MEGAPOLITAN | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS