Upah Buruh Naik 3,27%, Gaji Anggota DPRD DKI Melonjak 34%
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Upah Buruh Naik 3,27%, Gaji Anggota DPRD DKI Melonjak 34%

Minggu, 29 November 2020 | 10:22 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang, Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp 82,5 triliun. Dalam rancangan APBD (RAPBD) itu terdapat kenaikan anggaran untuk rencana kerja tahunan DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 888,7 miliar, sedangkan tahun sebelumnya Rp 152,3 miliar.

Salah satu pos yang membuat anggaran DPRD DKI meningkat adalah melonjaknya gaji dan tunjangan anggota DPRD. Tahun ini, rata-rata setiap anggota mendapatkan gaji dan tunjangan Rp 129 juta per bulan. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, gaji dan tunjangan bersih mencapai Rp 111 juta. Tahun depan, setiap anggota akan mendapatkan gaji dan tunjangan Rp 173,2 juta sebelum dipotong pajak atau mengalami kenaikan sekitar 34%.

Kenaikan tersebut lebih dari 10 kali lipat apabila dibandingkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi buruh di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 4,416 juta atau mengalami kenaikan 3,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, UMP pada perusahaan yang terkena dampak Covid-19 tidak naik.

Menanggapi kenaikan tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengaku tak kaget dengan meroketnya gaji anggota DPRD. Kenaikan anggaran kegiatan DPRD bukan hal baru.

“Setiap pembicaraan anggaran di DPRD, isu kenaikan anggaran untuk DPRD selaku pembahas selalu muncul. Hal yang sama juga terjadi dalam pembahasan RAPBN di DPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/11/2020).

Namun, lanjutnya, kenaikan anggaran untuk kegiatan DPRD di tengah pandemi merupakan hal yang tidak masuk akal. Seharusnya, anggaran itu dialokasikan untuk membantu rakyat yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Lucius menduga ada semacam kompromi antara Pemprov dan DPRD DKi Jakarta untuk membuat anggaran yang tidak wajar. “Pemprov tampaknya tak berdaya di hadapan DPRD demi dukungan politik setiap kebijakan pemprov,“ katanya.

Hal senada diutarakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, kenaikan anggaran DPRD itu tak tepat karena kondisi ekonomi saat ini sedang menurun akibat pandemi.

Trubus sepakat dengan Lucius. Ia menduga salah satu penyebabnya adalah Pemprov DKI Jakarta yang tidak transparan soal anggaran.

“Pemprov harus membuka diri, harus dijelaskan angka-angka (APBD) itu kepada publik,” katanya.

Selain meroketnya anggaran untuk DPRD DKI, isu lain yang disoroti oleh banyak pihak adalah minimnya transparansi anggaran. Publik sulit mengakses rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020), menyatakan dokumen RAPBD 2021 belum muncul pada portal jakarta.go.id. Warga DKI Jakarta juga tak lagi bebas mengakses situs APBD DKI Jakarta, sebab Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem baru bernama smart budgeting. Sistem ini mewajibkan pengunjung melakukan registrasi sebelum mengakses laman APBD DKI Jakarta. Pengakses wajib memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

Hal yang sama disampaikan itu Eneng Malianasari dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah merintangi hak warga Jakarta untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rizieq Syihab Dikabarkan Meninggalkan RS Ummi secara Diam-diam

Polresta Bogor Kota membenarkan informasi tentant Rizieq yang meninggalkan RS Ummi dan masih menunggu keterangan pihak RS.

MEGAPOLITAN | 29 November 2020

BMKG: Jakarta Siang Ini Berawan, Malamnya Cerah

Pada malam hari, seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan cerah berawan.

MEGAPOLITAN | 29 November 2020

DPRD DKI Tetapkan 28 Raperda di Propemperda 2021

Awalnya Propemperda DKI Jakarta 2021 yang diusulkan baik dari legislatif, eksekutif maupun perwakilan unsur, sangat banyak.

MEGAPOLITAN | 29 November 2020

Pemkot Bogor Ancam Tutup Operasional RS Ummi

Pemkot Bogor melalui Satgas Covid-19 akan memberikan surat peringatan dan selanjutnya akan menimbang untuk sanksi administratifnya.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

Bima Arya Pastikan Tidak Punya Sentimen Pribadi ke Rizieq Syihab

Tugas sebagai Ketua Satgas dan kepala daerah adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 Kota Bogor dan meyakinkan masyarakat banyak aman.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

PSI Loloskan Raperda Dana Abadi Pangan, CYPR: Harus Didukung

Sejak pandemi, DKI Jakarta mengalami kemerosotan kesejahteraan, warga miskin dan pengangguran meningkat.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

Satgas Covid-19 Kota Bogor Ungkap Alasan Rizieq Tak Laporkan Hasil Swab

Satgas Covid-19 Kota Bogor menjelaskan keinginannya mengetahui hasil swab Rizieq Syihab semata untuk mencatat data jumlah pasien.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

Hasil Swab Mandiri Rizieq Keluar, tetapi Tak Dipublikasikan

Menurut Aziz, keputusan Rizieq Syihab tidak ingin hasil swab test dipublikasikan dilindungi Undang-undang (UU) dan hak dari pasien.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

Rizieq Tak Berikan Hasil Swab, Bima Arya Pertimbangkan Jalur Hukum

Ketua Satgas Kota Bogor Bima Arya mempertimbangkan jalur hukum terkait sikap Rizieq Syihab yang tidak mau memberitahu hasil tes mandiri Covid-19.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020

Tidak Koordinasi Terkait Swab Rizieq, Bima Arya Polisikan RS Ummi

RS UMMI Bogor dilaporkan Bima Arya ke kepolisian terkait upaya menghalangi atau menghambat dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular Covid-19.

MEGAPOLITAN | 28 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS