Sanksi Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Perda DKI Digugat ke MA
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sanksi Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Perda DKI Digugat ke MA

Sabtu, 19 Desember 2020 | 15:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Seorang warga DKI Jakarta bernama Happy Hayati Helmi melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta. Pasal 30 Perda tersebut memuat sanksi pidana denda sebesar Rp 5 juta bagi setiap orang yang menolak vaksinasi Covid-19.

Secara lengkap Pasal 30 ini berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

“Kami sudah daftarkan permohonan uji materi ke MA pada Rabu, 16 Desember lalu, untuk menguji Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020. Kami menilai frasa 'dan/atau vaksinasi Covid-19’ bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Kuasa Hukum Happy Hayati Helmi, Viktor Santoso Tandiasa di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Victor mengatakan ketentuan Pasal 30 ini berdampak langsung kepada Happy Hayati Helmi selaku pemohon uji materi yang merupakan warga DKI Jakarta dan kesehariannya juga beraktivitas di Jakarta. Pemohon, kata Victor bakal membayar denda di luar kemampuannya jika menolak untuk divaksinasi.

“Karena Pemohon juga memiliki seorang suami, seorang adik dan seorang anak yang masih balita. Artinya apabila Pemohon menolak vaksinasi bagi keluarganya, maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp 5 juta dikalikan 4 orang, yakni sebesar Rp 20 juta,” tutur dia.

Tak hanya sampai di situ, kata Victor, Pemohon dan keluarganya terbuka kemungkinan membayar lagi denda dengan jumlah yang sama, Rp 20 juta jika petugas kembali datang melakukan vaksinasi Covid-19. Karena ketentuan norma Pasal 30 Perda 2/2020 tidak dijelaskan apakah setelah membayar denda maka setiap orang yang menolak vaksinasi Covid-19 telah melepas kewajibannya untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di kemudian hari.

“Artinya bisa saja jika Pemohon menolak vaksinasi dengan membayar denda, di kemudian hari datang kembali petugas untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada Pemohon dan keluarganya. Lalu harus membayar denda dengan jumlah yang sama juga karena kembali menolak divaksinasi,” tandas dia.

Selain itu, kata Victor, ketentuan Pasal 13 Perda 2/2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009 yang memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Apalagi, tutur dia, Menteri Kesehatan Terawan mengatakan vaksinasi hanya pertahanan kedua dari risiko penularan Covid-19. Pertahanan utama yang harus dijalankan oleh masyarkat adalah protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

“Artinya setiap warga masyarakat seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan menjalankan protokol 3M secara tertib atau melakukan vaksinasi Covid-19,” ungkap dia.

Victor juga menilai ketentuan Pasal 13 Perda 2/2020 telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU 39/1999, yakni terhadap hak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

Pasalnya, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat DKI Jakarta berbeda-beda. Yeng ekonominya cukup, kata dia, mempunyai pilihan untuk tidak vaksinasi dengan membayar denda, sementara yang ekonominya tidak cukup, tidak ada pilihan lain selain vaksinasi.

“Padahal terkait dengan efektivitas, efek samping vaksin Covid-19 belum diketahui secara pasti. Bahkan Perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19 yang saat ini telah masuk ke Indonesia sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus) vaksin (Sinovac) menyebutkan bahwa hingga saat ini belum diketahui kemanjuran dari vaksin tersebut,” pungkas Viktor.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ASN Positif Covid-19, PN Jaksel Tidak Tutup Total

PN Jaksel tidak menutup seluruh aktivitas tetapi menghentikan sementara sebagian layanan karena enam ASN terkonfirmasi positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Uji Coba Kebijakan Kawasan Rendah Emisi di Kota Tua

Kebijakan LEZ diberlakukan di Kota Tua karena kawasan ini merupakan lokasi objek revitalisasi kawasan besar dengan permintaan pariwisata tinggi.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Wali Kota Depok: Ibadah Natal secara Virtual

Dalam penyelenggaraan ibadah Natal secara virtual, panitia penyelenggara boleh meminta pendampingan dari aparat setempat.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Demo 1812, 115 Orang Diamankan Polisi

Polisi mengamankan 155 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ada juga yang membawa narkotika jenis ganja.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Kapasitas Rumah Sakit untuk Pasien Covid-19 di Tangerang Sudah Penuh

Ruang dan tempat tidur yang disediakan di Kabupaten Tangerang untuk merawat pasien Covid-19 kini telah terisi dan tak mampu lagi menampung pasien Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Jelang Natal dan Tahun Baru, Balai Karantina Gandeng Polairud Gelar Patroli

Patroli ini menyisir perairan Pelabuhan Marunda, Pulau Damar, hingga ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk penindakan kapal pengangkut muatan flora dan fauna.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

PN Jakarta Selatan Kembali Hentikan Layanan untuk Cegah Covid-19

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga pernah menghentikan layanan dalam rangka mencegah penularan Covid-19 pada 23-27 November 2020.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

4.556 Pasien Covid-19 Jalani Perawatan di Wisma Atlet Kemayoran

Jumlah ini bertambah 108 orang dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 4.448 pasien.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Bansos DKI 2021 Diberikan dalam Bentuk BLT Rp 300.000

Namun, dia memprediksi, jumlahnya bisa berkurang.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Polisi Tetapkan Remaja Bawa Pisau di Polres Jaksel Sebagai Tersangka

RP ditetapkan sebagai tersangka setelah membawa pisau ke Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2020).

MEGAPOLITAN | 18 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS