Divonis Bebas, Eks Juru Ukur BPN Siap Hadapi Kasasi Jaksa
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Divonis Bebas, Eks Juru Ukur BPN Siap Hadapi Kasasi Jaksa

Sabtu, 19 Desember 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas terdakwa kasus dugaan pemalsuan terkait tanah di Cakung, Paryoto. Eks juru ukur tanah BPN itu dinilai tidak bersalah atas semua tuntutan hukum yang menimpa dirinya selama ini. Namun, Jaksa Penuntut Umum memastikan melakukan upaya Kasasi terhadap putusan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Paryoto melalui kuasa hukumnya, Wardaniman Larosa menyatakan kesiapan menghadapi kasasi yang rencananya diajukan Jaksa. Setelah menerima memori kasasi Jaksa, tim kuasa hukum Paryoto segera menyusun kontra memori kasasi.

"Yang pada pokoknya mendukung penuh putusan PN Jaktim yang membebaskan pak Paryoto," kata Wardani melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/12/2020).

Wardani menegaskan, putusan Majelis Hakim PN Jaktim yang membebaskan kliennya dapat menjadi barometer untuk melepaskan dari jeratan status tersangka Benny Tabalujan dan terdakwa Achmad Jufri. Benny adalah pemilik tanah yang diukur Paryoto. Sementara Jufri, adalah anak buah Benny yang mendampingi Paryoto saat menjalankan tugasnya itu.

Terpisah, Kuasa Hukum Benny, Haris Azhar mengaku tak heran dengan langkah Jaksa untuk mengajukan Kasasi.

"Nggak apa, biasa itu," ujar Haris saat dikontak, Sabtu (19/12).

Menurutnya, pihak Abdul Halim yang bersengketa dengan Benny Tabalujan, memang ngotot ingin memenangkan kasus sengketa tanah ini. Haris meyakini, sikap ngotot Abdul Halim ini dilatari pihak yang berada di belakangnya. Karena itu dia menyayangkan hanya pejabat-pejabat BPN saja yang dihukum. Tapi, pihak di belakang Abdul Halim tidak dikejar.

"Harusnya dikejar siapa yang dapat keuntungan dari delapan orang BPN yang dicopot Kementerian ATR/BPN? Beneficially owner-nya siapa? Jadi jangan cuma BPN saja yang disalahin, ada motif di belakang ini. Ini yang mesti dibongkar," tegasnya.

Haris meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mendorong aparat penegak hukum membongkar kasus sengketa ini sampai tuntas. Termasuk pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kasus ini.

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Keluarga Tabalujan merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat sejak 1974. Pada 2011, lahan itu disetorkan sebagai modal perusahaan (inbreng) PT Salve Veritate. Sengketa terjadi setelah Abdul Halim, warga Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur, memohon penerbitan sertifikat lahan kepada kantor BPN setempat. Ia mengklaim memegang hak dan mengaku membeli lahan itu pada 1980. Petugas BPN Jaktim menolak permohonannya.

Abdul Halim lalu mengajukan gugatan ke PTUN, meminta sertifikat HGB PT Salve di atas lahan tersebut dibatalkan. Majelis hakim mengabulkan gugatannya pada 1 April 2019. Tapi di tingkat banding dan di tingkat kasasi, Benny menang. PT Salve dianggap pemilik sah lahan tersebut.

Tapi kemudian Abdul Halim mengajukan permohonan pembatalan hak kepemilikan PT Salve kepada kantor BPN Jaktim bermodalkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatannya. Kepala BPN Jakarta Timur kala itu, diduga mengabulkan permohonan Abdul Halim. Ia menerbitkan surat rekomendasi pembatalan hak PT Salve di atas lahan itu. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, kala itu berinisial J, menyetujui rekomendasi BPN Jakarta Timur pada 30 September 2019. Ia diduga menerbitkan Surat Keputusan tanpa menyertakan keterangan penyelesaian sengketa.

Belakangan, Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi. Hasilnya, pengajuan dan pengabulan rekomendasi tersebut cacat prosedur. Hal ini lantaran, sengketa kepemilikan antara Abdul Halim dan Benny masih berlangsung di pengadilan. Akibatnya, delapan pejabat BPN dicopot dari jabatannya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lemkapi: Masyarakat Apresiasi Tindakan Tegas Polda Metro Bubarkan Aksi 1812

Masyarakat mendukung sepenuhnya tindakan tegas Polda Metro Jaya menindak tegas aksi demo yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Dinilai Gagal Tekan Penambahan Kasus Positif Covid-19

Jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Sabtu (19/12/1010) hari ini merupakan yang tertinggi sejak virus corona merebak di Jakarta Maret 2020 lalu.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

DKI Raih Penghargaan IGA 2020, Wagub: Inovasi Jadi Keharusan

"Dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan," kata Ahmad Riza Patria.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Akan Tutup Permanen Diskotek Monggo Mas

Penutupan Monggo Mas dilakukan setelah ditemukan sejumlah pengunjung yang positif narkoba di diskotek tersebut.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Vaksin Covid-19, DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti ketentuan aturan yang diputuskan oleh pemerintah pusat atau Satgas Covid-19 Pusat.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Kota Bogor Raih Penghargaan Pemda Terinovatif 2020 dari Kemdagri

Pemerintah Kota Bogor meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

3 Hari Terakhir Jakarta Cetak Rekor Kasus Covid-19

Rekor kasus harian di Jakarta kembali pecah hari ini dengan jumlah 1.899.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Sanksi Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Perda DKI Digugat ke MA

Happy Hayati Helmi melakukan uji materi atau judicial review ke MA terhadap ketentuan yang soal denda Rp 5 juta bagi penolak vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

ASN Positif Covid-19, PN Jaksel Tidak Tutup Total

PN Jaksel tidak menutup seluruh aktivitas tetapi menghentikan sementara sebagian layanan karena enam ASN terkonfirmasi positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Uji Coba Kebijakan Kawasan Rendah Emisi di Kota Tua

Kebijakan LEZ diberlakukan di Kota Tua karena kawasan ini merupakan lokasi objek revitalisasi kawasan besar dengan permintaan pariwisata tinggi.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS