Perda DKI soal Denda Penolak Vaksinasi Covid-19 Digugat ke MA, Ini Kata Wagub
Logo BeritaSatu

Perda DKI soal Denda Penolak Vaksinasi Covid-19 Digugat ke MA, Ini Kata Wagub

Sabtu, 19 Desember 2020 | 20:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mempermasalahkan langkah warganya yang melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas ketentuan denda bagi penolak vaksinasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta (Perda Covid-19). Langkah tersebut akan menjadi perhatian dan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta.

“Ya, tidak apa-apa, itu kan perda disusun oleh Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI, disahkan oleh DPRD. Kalau ada masyarakat, organisasi, ormas, maupun pribadi-pribadi mempunyai hak, silakan itu dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (19/12/2020).

Diketahui, seorang warga DKI Jakarta bernama Happy Hayati Helmi melakukan judicial review ke MA terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 30 Perda Covid-19. Pasal 30 ini menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, didenda paling banyak Rp 5 juta.

Menurut dia, yang terpenting keberatan tersebut disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov Jakarta juga akan mempertanggungjawabkan ketentuan yang telah dibuat nanti di MA. “Itu masukan dari masyarakat apa pun bentuknya, akan menjadi perhatian dan pertimbangan kita untuk kita evaluasi ke depan,” tandas dia.

Uji materiil Pasal 30 Perda Covid-19 yang diajukan Happy Hayati Helmi telah didaftarkan ke MA pada Rabu, 16 Desember 2020 lalu. Happy menilai frasa ‘dan/atau vaksinasi Covid-19’ dalam Pasal 30 Perda Covid-19 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Divonis Bebas, Eks Juru Ukur BPN Siap Hadapi Kasasi Jaksa

Jaksa Penuntut Umum memastikan melakukan upaya Kasasi terhadap putusan vonis bebas terhadap Paryoto, mantan juru ukur tanah BPN.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Lemkapi: Masyarakat Apresiasi Tindakan Tegas Polda Metro Bubarkan Aksi 1812

Masyarakat mendukung sepenuhnya tindakan tegas Polda Metro Jaya menindak tegas aksi demo yang menimbulkan kerumunan karena berpotensi penyebaran Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Dinilai Gagal Tekan Penambahan Kasus Positif Covid-19

Jumlah kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Sabtu (19/12/1010) hari ini merupakan yang tertinggi sejak virus corona merebak di Jakarta Maret 2020 lalu.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

DKI Raih Penghargaan IGA 2020, Wagub: Inovasi Jadi Keharusan

"Dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan," kata Ahmad Riza Patria.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Pemprov DKI Akan Tutup Permanen Diskotek Monggo Mas

Penutupan Monggo Mas dilakukan setelah ditemukan sejumlah pengunjung yang positif narkoba di diskotek tersebut.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Vaksin Covid-19, DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti ketentuan aturan yang diputuskan oleh pemerintah pusat atau Satgas Covid-19 Pusat.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Kota Bogor Raih Penghargaan Pemda Terinovatif 2020 dari Kemdagri

Pemerintah Kota Bogor meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

3 Hari Terakhir Jakarta Cetak Rekor Kasus Covid-19

Rekor kasus harian di Jakarta kembali pecah hari ini dengan jumlah 1.899.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

Sanksi Denda Rp 5 Juta Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Perda DKI Digugat ke MA

Happy Hayati Helmi melakukan uji materi atau judicial review ke MA terhadap ketentuan yang soal denda Rp 5 juta bagi penolak vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020

ASN Positif Covid-19, PN Jaksel Tidak Tutup Total

PN Jaksel tidak menutup seluruh aktivitas tetapi menghentikan sementara sebagian layanan karena enam ASN terkonfirmasi positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 19 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS