Pengetatan PSBB di Jakarta, Warga Tak Pakai Masker Standar Didenda Rp 250.000
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengetatan PSBB di Jakarta, Warga Tak Pakai Masker Standar Didenda Rp 250.000

Senin, 11 Januari 2021 | 12:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengambil kebijakan rem darurat dengan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan, terhitung sejak 11-25 Januari. Pengetatan PSBB ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk beberapa daerah di Jawa-Bali termasuk Jakarta.

Penerapan pengetatan PSBB ini didasari pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Penanggulangan Covid-19.

Dalam Pasal 3 Pergub tersebut, diatur standar masker yang wajib dipakai saat beraktivitas di luar ruangan, selama masa pandemi Covid-19, yakni masker bedah dan masker kain. Kriteria standar masker bedah adalah Bacterial Filtration Efficency ≥ 98; Particle Filtration Effiency ≥ 98; dan Fluid Resistance Minimal 120 mmHg.

Sementara kriteria standar masker kain adalah:
a. menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit 2 (dua) lapis;
b. menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali nonelastis yang panjang untuk diikatkan ke belakang kepala sehingga masker bisa pas di wajah dan tidak kendur;
c. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana dalam dan bagian luar
d. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
e. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Jika tidak menggunakan masker sesuai standar maka akan dikenakan sanksi baik sanksi kerja sosial maupun denda administrasi sebesar Rp 250.000.

Berikut pengaturan sanksinya:

Pengenaan Sanksi
Pasal 6
(1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya dikenakan sanksi berupa:
a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 7
(1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ayat (1) huruf a, antara lain:
a. jalan;
b. trotoar;
c. saluran air;
d. jembatan penyeberangan orang;
e. taman; atau
f. halte bus.

(2)Alat untuk pelaksanaan sanksi kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. rompi;
b. alat pembersih, antara lain sapu, lap, dan ember; dan c. Masker.

(3) Alat untuk kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Satpol PP.

Pasal 8
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib disetorkan ke kas daerah.

(2)Satpol PP menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank DKI.

(3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank DKI oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kantor Satpol PP di wilayah penindakan pelanggaran terjadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Jakarta Hari Ini

BMKG mencatat suhu udara wilayah DKI Jakarta berkisar antara 25 derajat hingga 34 derajat celsius.

MEGAPOLITAN | 19 September 2021

Baru Dipajang, Instalasi Seni Sepatu di Kawasan Sudirman Jadi Sasaran Vandalisme

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta sedang menelusuri pelaku vandalisme di instalasi seni sepatu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Disdik Kota Bekasi Evaluasi Berjenjang PTM Terbatas

Pemerintah Kota Bekasi telah memulai PTM terbatas pada 1 September 2021 untuk jenjang sekolah nenengah pertama dan pada 6 September untuk murid sekolah dasar.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Pekan Ketiga Ganjil Genap Kawasan Puncak, 2.745 Kendaraan Diputar Balik

Petugas gabungan telah memutar balik 2.745 kendaraan pribadi yang memasuki kawasan Puncak Bogor, pada pemberlakuan ganjil genap pekan ketiga Sabtu (18/9/2021)

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Pemkot Bogor Siapkan Rp 37 Miliar untuk Renovasi Sekolah

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp 37 miliar untuk perbaikan sekolah yang rusak hingga berat pada 2022

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Anies Tuntaskan Vaksinasi Dosis Kedua Gunakan Astrazeneca

Anies Baswedan menuntaskan vaksinasi dosis kedua menggunakan vaksin Astrazeneca, setelah mendapatkan imunisasi dosis pertama pada 28 Juni 2021.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Belum Ada QR Code PeduliLindungi, Kota Tua Belum Dibuka untuk Berolahraga

Kawasan Kota Tua di Jakarta Barat belum dibuka untuk masyarakat berolahraga karena pengelolanya masih menunggu QR Code PeduliLindungi dari Pemprov DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Jumlah Pengunjung TMII Capai 2.000 Lebih pada Akhir Pekan

Jumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, mencapai 2.000 lebih wisatawan pada akhir pekan, Sabtu (18/9/2021)

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Pemprov DKI Jakarta memberhentikan dengan tidak hormat PNS di bagian staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Tri Prasetyo Utomo.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021

Kakorlantas Polri Apresiasi Ganjil Genap Puncak

Kakorlantas Polri, Irjen Istiono apresiasi kolaborasi antara Pemkab Bogor, Polda Jabar, Polres Bogor, dan TNI dalam uji coba penerapan ganjil genap.

MEGAPOLITAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Persib


# Pembatasan Periode Jabatan DPR



TERKINI
BabyBali Token Padukan Investasi Kripto dengan Pariwisata

BabyBali Token Padukan Investasi Kripto dengan Pariwisata

EKONOMI | 55 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings