Pemkot Depok: 60% Anak Belum Miliki KIA
Logo BeritaSatu

Pemkot Depok: 60% Anak Belum Miliki KIA

Senin, 15 Februari 2021 | 20:38 WIB
Oleh : BW

Depok, Beritasatu.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jawa Barat, mencatat, hingga kini baru sekitar 40% anak yang memiliki kartu identitas anak (KIA), sisanya 60% belum memiliki kartu tersebut.

"Total anak ada 500.000, sekitar 200.000 anak sudah memiliki KIA. Sisanya sedang kami kejar dan tahun ini kami menyiapkan 150.000 blangko," kata Kepala Disdukcapil Kota Depok Nuraeni Widayatti dalam keterangannya di Depok, Senin (15/2/2021).

Untuk itu pihaknya saat ini menyediakan 150.000 keping blangko KIA 2021. Tahun ini pembuatan KIA diprioritaskan lebih dahulu kepada anak usia 6-12 tahun. KIA ditujukan bagi anak yang baru lahir hingga usia di bawah 17 tahun.

Dikatakan, penerbitan KIA ini untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, ada dua jenis KIA, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun.

Untuk persyaratan pembuatan KIA cukup bawa kartu keluarga (KK), fotokopi kutipan kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli. Serta pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar untuk usia 5-17 tahun. Sekarang sudah ada layanan melalui WhatsApp di 081316742676.

Menurut dia, banyak manfaat yang bisa diperoleh jika anak memiliki KIA. Sama dengan KTP elektronik pada orang dewasa, KIA dapat dijadikan sebagai bukti diri identitas anak.

Ia mengatakan, Pemkot Depok terus mendorong agar semua masyarakat dapat melengkapi dokumen kependudukan, terutama yang wajib dimiliki dengan memberikan pelayanan yang semakin mudah.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengacara Pelapor Ungkap Alasan Polisikan Dino Patti Djalal Soal Pencemaran Nama Baik

Pengacara Freddy Kusnadi, Tonin Tachta mengungkapkan, alasan kliennya melaporkan Dino Patti Djalal terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Pemkab Bekasi dan DPRD Setuju Pemisahan Aset PDAM

Pemkab Bekasi dan DPRD menyetujui pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi dengan Pemkot Bekasi.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Bangun Depok Bersama, PKS Buka Komunikasi dengan PDI Perjuangan

Pengurus DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membuka komunikasi dengan mengunjungi sejawatnya, pengurus DPC PDI Perjuangan (PDIP).

POLITIK | 15 Februari 2021

DKI Akan Denda Rp 5 Juta untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Sanksi ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengendalian Covid-19 di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Maggot, Atasi Persoalan Sampah dan Bernilai Ekonomi Tinggi

Peternak maggot membantu mengatasi dua persoalan sekaligus yakni sampah organik di lingkungan perumahan dan persoalan impitan ekonomi saat pandemi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Kasus Helena Lim, Wagub DKI: Petugas Peskesmas Sudah Berkerja Sesuai SOP

Aparatur sipil negara (ASN) atau petugas puskesmas yang melayani proses vaksinasi Covid-19 selebgram Helena Lim, tidak melakukan kesalahan.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Airin Bersyukur Kampung Tangguh Berhasil Turunkan Kasus Positif Covid-19

Kampung tangguh yang dibentuk Pemerintah Kota (pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, ternyata berpengaruh besar terhadap angka penurunan kasus positif.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Pemkot Tangerang Siapkan 110.000 Vaksin untuk Pekerja di Sektor Pelayanan Publik

Wali Kota berharap masyarakat di Kota Tangerang dapat mensukseskan program vaksinasi sebagai salah satu bentuk bela negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Gunakan KTP Orang Meninggal, Pejabat Desa di Bogor Gelapkan Dana Bansos

Polres Bogor meringkus LH (32) salah satu pejabat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Senin (15/2/2021).

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021

Tak Dirikan Posko Penanganan Covid-19, Dana Desa di Kabupaten Bogor Bakal Dipotong

Untuk mekanisme pemberian sanksi, DPMD Kabupaten Bogor bakal melakukan hal tersebut pada tahap pencairan dana desa tahap dua.

MEGAPOLITAN | 15 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS