Badan Usaha Dapat Berperan dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Logo BeritaSatu

Badan Usaha Dapat Berperan dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:19 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Undang-Undang Cipta Kerja memastikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi salah satu syarat utama pemanfaatan bangunan. Syarat ini diatur lebih rinci dalam syarat utama dalam pemanfaatan bangunan.

Hal tersebut diatur dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) DKI Jakarta, Imam Hartawan, mengatakan aturan mengenai SLF secara ekplisit menegaskan bahwa badan usaha dapat berperan serta dalam proses penerbitan SLF sebagai penyedia jasa Pengkaji Teknis.

"Ini merupakan peluang bagi badan usaha jasa konsultansi yang tergabung di Inkindo, juga ketua DPP berharap ada kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," kata dia dalam keterangannya Kamis (25/2/2021) pada webinar bertajuk "Kepatuhan Terhadap Regulasi SLF dan Peluang Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi".

SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sebelum dimanfaatkan/digunakan. SLF diterbitkan dengan masa berlaku selama 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan rumah tinggal.

Imam menambahkan, sebelum masa berlaku SLF berakhir, harus diajukan kembali permohonan perpanjangannya dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengkajian Teknis Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, baik perorangan maupun badan usaha.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan, semua bangunan gedung harus memiliki SLF. SLF menyatakan bangunan gedung layak sebelum dimanfaatkan. Dalam prosesnya dibantu oleh pengkaji teknis, baik perorangan atau badan usaha.

"Untuk perorangan harus memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja, sedangkan untuk perusahaan harus memiliki SBU yang relevan. Saat ini belum semua pemda memiliki Perda Bangunan Gedung. Setiap daerah berbeda-beda. Seharusnya SOP mengenai IMB dan SLF sama di seluruh daerah," jelasnya.

Diana mengakui, belum banyak penyedia jasa yang bisa bertindak sebagai Pengkaji Teknis sebagaimana diatur dalam PP No. 16/2021.

"Diharapkan persyaratan SLF ini dapat mendorong tenaga ahli menjadi Pengkaji Teknis. Proses SLF untuk bangunan eksisting sudah diatur bisnis prosesnya dalam SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)," ujarnya.

Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Herry Supriyanto mengatakan, ketentuan mengenai pengurusan SLF selama ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI No. 118/2020 yang semangatnya sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Namun dengan terbitnya aturan turunannya yakni PP No 16/2021, maka Pemprov DKI Jakarta ke depan akan menyesuaikan regulasi terkait SLF ini.

"DCKTRP dalam hal ini bertugas menangani pengawasan konstruksi dan Keterangan Selesai Membangun (KSM) yang dilakukan melalui pengujian di lapangan. Setelah memenuhi persyaratan baru bisa diterbitkan SLF. Proses perpanjangan SLF kewenangannya ada di Dinas PM &PTSP," tutup dia



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor Tembus 10.000

Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat sebanyak 9.268 kasus sembuh, 91 kasus meninggal dunia, dan 696 kasus yang berstatus positif aktif.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Normalisasi Sungai di Jakarta Harus Dilakukan Serentak

Anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pelebaran sungai sekaligus merelokasi warga bantaran kali yang terdampak sekitar Rp 10 triliun.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Polres Bandara Ringkus Komplotan Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia

Berdasarkan informasi, mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Malaysia.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Bentrok Massa di Pancoran, Polisi: Tahan Diri Selesaikan dengan Kepala Dingin

Polisi minta massa yang bentrok bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Bima Arya Klaim Kota Bogor Berhasil Kurangi Sampah 16% Satu Hari

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) virtual tingkat Kota Bogor 2021.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

2 Jalur Kereta Api Terdampak Banjir Rampung Diperbaiki

Saat ini, ada 15 keberangkatan kereta dari Daop 1 Jakarta.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Tekan Angka Kelahiran, Kota Bekasi Gencar Sosialisasi Pelayanan KB

Pelayanan implant lama dan pelayanan implant pemasangan baru serta pelayanan IUD dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang terhimpun Ikatan Dokter Indonesia.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Bantu Korban Banjir, SiCepat Salurkan Donasi ke BPBD Kabupaten Bekasi

SiCepat Ekspres dengan tanggap menyalurkan bantuan logistik yang diperuntukkan kepada korban banjir di Kabupaten Bekasi melalui Posko BPBD Kabupaten Bekasi.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Olah TKP, Tim Inafis Bawa 2 Kardus Barang Bukti dari RM Cafe

Tak hanya barang bukti, tim Inafis juga mengamankan dua sepeda motor yang kemungkinan milik korban dan pengunjung.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021

Polisi Bongkar Kasus Eksploitasi Seks 91 Anak di Bawah Umur

Uang hasil praktik prostitusi itu dipakai untuk sewa kamar hotel, dan joki atau muncikari.

MEGAPOLITAN | 25 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS