Mayoritas Fraksi Tolak Langkah PSI Gunakan Hak Interpelasi
Logo BeritaSatu

Mayoritas Fraksi Tolak Langkah PSI Gunakan Hak Interpelasi

Sabtu, 27 Februari 2021 | 18:41 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, menggulirkan penggunaan hak interpelasi terkait persoalan banjir di Jakarta. Namun, upaya Fraksi PSI ini tidak mendapatkan respons positif dari rekan-rekan di DPRD DKI. Mayoritas fraksi menolak penggunaan hak interpelasi.

Fraksi yang tidak mendukung adalah Gerindra, PKS, PAN, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PKB-PPP. Sementara yang belum mengambil sikap yakni PDIP dan Fraksi Partai Demokrat belum berkomentar.

Fraksi Gerindra DPRD DKI menuding PSI hanya mencari panggung dan tidak dewasa menyikapi pesoalan banjir Jakarta. Fraksi Gerindra justru meyakini anggora DPRD yang lain tidak akan setuju dengan langkah PSI.

“Itu hak PSI, tetapi kan interpelasi itu ada syarat. Di dukung 15 orang. Saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu. Ya itu mah cari panggung. Saya kira (anggota dewan lain) enggak ikut,” kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik, Sabtu (27/2/2021).

Senada dengan itu Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menilai langkah PSI menggunakan hal interpelasi hanya pencitraan belaka. Pasalnya, penilaian PSI tidak sesuai dengan kenyataan. Fraksi PKS berpendapat, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI berhasil mengendalikan banjir.

“Seharusnya langkah Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan jajaran diapresiasi karena berhasil mengendalikan banjir di Jakarta,” kata Arifin.

“Kalau mau objektif, banjir tahun ini kan dampaknya berkurang, jumlah pengungsinya sedikit, titik tergenang juga sedikit, dan airnya cepat surut. Bandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu artinya, Pak Anies dan Pemprov DKI telah bekerja optimal dalam mengendalikan banjir Jakarta,” ujar Arifin.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Nova Harivan Paloh mengatakan Nasdem tidak berminat ikut menggunakan hak interpelasi terkait banjir di Jakarta. Menurut Nova, masih banyak forum yang bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja Pemprov DKI dalam penanganan banjir Jakarta.

“Kalau PSI mau menggunakan hak interpelasi, itu hak PSI, tetapi kita tidak menggunakan itu. Yang terpenting kan kita terus melakukan evaluasi penanganan banjir di Jakarta,” ucap Nova.

“Seperti kemarin kita memanggil Dinas SDA (sumber daya air) DKI Jakarta dalam rapat dengan Komisi D, kita tanya langkah yang diambil pemprov termasuk penyerapan anggaran penanganan banjir di tahun 2020 lalu,” ungkap Nova.

Nova berharap kedepannya, Pemprov DKI lebih fokus pada sejumlah program penanganan banjir, seperti pembebasan lahan di sekitar sungai yang belum terserap 100%, pengerjaan waduk-waduk, tanggul pengaman pantai, pelebaran kali atau sungai melalui normalisasi atau naturalisasi dan revitalisasi pompa.

Tundingan PSI hanya mencari sensasi dengan penggunaan hak interpelasi kembali dilontarkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco. Fraksi Golkar, kata Basri, tidak berminat untuk mengikut langkah PSI dan lebih fokus pada upaya membantu korban banjir.

Sementara Ketua Fraksi PKB-PPP, Hasbiallah Ilyas menilai langkah PSI hanya memperkeruh suasana dan persoalan banjir Jakarta tidak mutlak sepenuhnya kesalahan Anies.

Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman menilai penggunaan hak interpelasi terkait banjir Jakarta terlalu politis sehingga fraksinya tidak mau ikut-ikutan menggunakan hak tersebut. Pemprov DKI, kata Oman, perlu fokus penanganan banjir di lapangan.

“Kejauhan kalau interpelasi. Saya pikir pemprov ikuti saja rekomendasi pansus banjir. Perbaiki dan siapkan semua infrastruktur banjir. Siapkan personel dan persalatan untuk bisa dimobilisasi cepat untuk mencegah dan menghilangkan genangan,” imbuh Oman.

Fraksi PDIP belum mengambil sikap apakah akan menggunakan hak interpelasi terkait banjir Jakarta tersebut. Hanya saja, Fraksi PDIP memberikan catatan kepada PSI yang terkesan arogan, tidak menghargai fraksi dan tidak tahu aturan ketika mendorong penggunaan hak interpelasi.

“Kita belum mengambil sikap, masih mempelajarinya. Tentunya PSI sudah harus perhitungkan mekanisme ini. Jangan bicara duluan di media, tetapi fraksi lain tidak diajak diskusi. Kesannya tidak mengerti bagaimana mekanisme dan tidak mengerti bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Masak kita harus dengar dari media, padahal sama-sama di DPRD,” kata Anggota Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Kades di Bogor Gelapkan Dana Desa Rp 900 Juta

Temuan penyimpangan tersebut bermula dari audit yang memeriksa kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Mampu Turunkan Angka Covid-19, Ganjil Genap Kota Bogor Bisa Ditiru Kota Lain

Ada korelasinya antara semakin banyaknya aktivitas pertukaran orang atau komuter dari berbagai tempat dan penyebaran kasus Covid-19.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Jenazah Gadis dalam Plastik, Polisi Ungkap Hasil Visum

Hasil visum terhadap DP menyatakan bahwa korban bukan korban kekerasan seksual.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

JPKM Tuntaskan Bedah Rumah untuk Warga Serpong

JPKM berhasil menuntaskan program bedah rumah dengan menyerahkan kunci kepada warga Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (27/2/2021).

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Diduga Sakit, ASN Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Setelah masuk ke kamar diketahui korban sudah kondisi meninggal dunia terlentang di kasur.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Ingat, Hari Ini Hanya Pelat Ganjil yang Bisa Melintas di Kota Bogor

Kebijakan Ganjil Genap Bogor selain berhasil menurunkan mobilitas warga, juga cukup berdampak pada penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Cuaca Jakarta Sabtu Ini Diprakirakan Cerah Berawan

Malam hari, Jakarta juga diprediksi tak diguyur hujan atau semua cerah berawan dan berawan.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

JIS Dilengkapi Atap Buka-Tutup, Bisa Gelar Konser Musik

JIS dilengkapi atap buka tutup atau retractable roof yang mengadopsi struktur space frame atau kerangka struktural tiga dimensi.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Mantan Penasihat KPK Mundur dari Kepala Bapenda, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI Ahmad Riza Patria memberikan komentar terhadap kabar pengunduran diri kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari.

MEGAPOLITAN | 27 Februari 2021

Jadi Pengungsi Korban Banjir, Empat Warga Kabupaten Tangerang Positif Covid-19

Di lokasi pengungsian banyak warga yang ternyata tak menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

MEGAPOLITAN | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS