Logo BeritaSatu

Normalisasi Sungai Mutlak Dilakukan

Minggu, 28 Februari 2021 | 14:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Banjir yang menggenangi Jakarta pada 20 Februari 2021 menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan lagi upaya-upaya pengendalian banjir. Meskipun dampak banjir kali ini tidak separah dibandingkan banjir-banjir besar sebelumnya, upaya pengendalian banjir wajib terus ditingkatkan untuk menekan seminimal mungkin dampaknya, terutama memastikan tidak ada korban jiwa dan genangan air yang harus surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti atau tidak ada luapan lagi dari sungai atau kali sebagaimana target Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satu upaya yang mutlak dilakukan adalah normalisasi sungai dan kali, khususnya sungai-sungai besar yang ada di Jakarta. Normalisasi sungai ini penting untuk memperluas kapasitas sungai sehingga bisa menampung air, baik yang berasal dari hujan lokal maupun air kiriman dari hulu, seperti dari Depok dan Bogor.

Berkaca dari banjir pada 20 Februari 2021, beberapa titik banjir terjadi karena hujan lokal yang ekstrem dan luapan sungai atau kali. Contohnya, banjir yang terjadi di Jalan Kemang, Jalan Sudirman, Jalan Widya Chandra, serta Jalan Tendean, disebabkan luapan air dari Kali Krukut. Luapan ini, menurut Gubernur Anies terjadi karena penambahan debit air dari hujan lokal di hulu, yakni dari kawasan Depok, Jawa Barat.

Anies menerangkan saat itu di hulu Kali Krukut di sekitar Depok, curah hujannya sangat tinggi tercatat mencapai 136 mm/hari. Kemudian lintas air dari hulu ini melewati dua sungai, yakni Kali Mampang dan Kali Krukut. Kedua aliran kali itu bertemu di belakang kantor LIPI dan mengalir ke Jalan Sudirman.

“Biasanya kalau hujannya di pegunungan (daerah Bogor) airnya akan lewat Kali Ciliwung, tetapi kalau terjadi hujan deras di kawasan tengah (sekitar Depok), maka air melewati aliran tengah, yakni Kali Krukut,” jelas Anies.

Contoh lain adalah banjir yang terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir tersebut disebabkan luapan saluran penghubung Sulaiman dan Kali Sunter. Kapasitas keduanya tidak mampu menampung air hujan yang intensitasnya tinggi. Begitu juga genangan yang terjadi di Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, disebabkan luapan Sungai Mookervart.

Bertolak dari banjir pada 20 Februari 2021 lalu, maka mutlak dilakukan normalisasi sungai atau kali di Jakarta untuk memperluas kapasitasnya, sehingga bisa menampung air hukan lokal dan air hujan kiriman dari hulu. Normalisasi sungai sebenarnya bukan program yang baru, tetapi program lama yang tersendat pada 2018 dan 2019 karena persoalan pembebasan lahan.

Kilas Balik
Normalisasi sungai-sungai di Jakarta sudah dicanangkan sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta. Normalisasi sungai masuk dalam program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang muncul setelah banjir besar melanda Jakarta pada 2007.

Banjir besar pada 2007 menggenangi 955 RW atau sekitar 35% dari seluruh RW di Jakarta. Luas area yang tergenang mencapai 455 kilometer persegi atau sekitar 68% luas daratan Jakarta. Akibatnya, 276.333 jiwa mengungsi dan 48 orang meninggal dunia. Selain itu, total kerugian materi yang dialami sebesar Rp 5,2 triliun. Kala itu, genangan air surut dalam waktu 10 hari. Karena itu, muncul program JEDI untuk merehabilitasi kondisi sungai di Jakarta yang menjadi pengendali banjir di antaranya normalisasi dan pengerukan 13 sungai yang melintasi Jakarta.

Ke-13 sungai tersebut adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Normalisasi sungai adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Normalisasi dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding sungai yang rawan longsor, serta aliran air yang belum terbangun dengan baik dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Normalisasi ini kemudian masuk dalam program pengendalian banjir yang dilaksanakan berdasarkan Perda Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Perda tersebut mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya normalisasi aliran 13 sungai.

Pada era Joko Widodo dan Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, normalisasi sungai mulai dieksekusi. Dasar hukum normalisasi ke-13 sungai ini kembali diperkuat dengan penerbitan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Normalisasi dimulai dari Sungai Ciliwung yang sudah dikerjakan sejak 2013 oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Pemprov DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan lahan dan BBWSCC membangun infrastrukturnya

Tujuan dari normalisasi Sungai Ciliwung adalah untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter. Dengan demikian, kapasitas Sungai Ciliwung untuk menampung air dapat ditingkatkan dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Target normalisasi sungai ini sepanjang 33 kilometer yang terbentang dari dari jembatan di Jalan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Hingga 2017, sudah dikerjakan sepanjang 16 kilometer, tetapi terhenti pada 2018-2019. Penghentian ini karena minimnya pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga Kempupera tidak menganggarkan normalisasi sungai pada 2018 dan 2019.

Pada Januari 2020, Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah menjelaskan progres normalisasi Sungai Ciliwung yang dibagi dalam empat ruas. Pertama, pembangunan tanggul ruas jembatan Tol TB Simatupang sampai Condet sepanjang 7,58 kilometer dengan normalisasi baru terealisasi sepanjang 3,47 kilometer. Kedua, pembangunan tanggul ruas jembatan Condet sampai Kalibata sepanjang 7,55 kilometer, tetapi baru direalisasikan sepanjang 3,1 kilometer. Ketiga, pembangunan tanggul ruas jembatan Kalibata sampai Kampung Melayu sepanjang 8,83 kilometer dan baru terealisasi 4,67 kilometer. Keempat, normalisasi ruas jembatan Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai sepanjang 9,74 kilometer dan baru terealisasi 4,95 kilometer.

Normalisasi Sungai Mutlak Dilakukan

Program normalisasi sungai kembali dilanjutkan pada 2020. Normalisasi dilakukan pada lahan sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, yang sudah dibebaskan sebelumnya oleh Pemprov DKI.

Komitmen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berkomitmen melanjutkan program normalisasi sungai pada 2021 sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan banjir DKI Jakarta. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai termasuk pembangunan waduk dan embung.

“Normalisasi menjadi program yang memang terus dikerjakan tiap tahun. Anggaran setiap tahun ada pembebasan lahan. Kemarin ada, tahun ini ada. Tahun ini tidak kurang dari Rp 1 triliun. Terus kita lakukan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Pada 2020, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan proses pengadaan tanah di Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jati Kramat senilai sekitar Rp 340 miliar, sedangkan untuk Kali Angke, pengerjaannya dilakukan pada 2021. Pemprov DKI Jakarta, kata Ariza, akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah pusat agar normalisasi sungai bisa berjalan lancar. Apalagi, kewenangan pengerjaan normalisasi 13 sungai tersebut berada di Kempupera.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan agar program normalisasi bisa segera dieksekusi oleh Kempupera. Pasalnya, normalisasi tidak berjalan optimal selama ini karena lambannya pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Justin juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta membangun komunikasi yang harmonis dengan Kempupera.

“Dari pantauan lapangan, banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum dinormalisasi. Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembebasan lahan,” imbuh Justin.

Menurut Justin, normalisasi sungai mutlak dilakukan agar pengendalian banjir bisa berjalan efektif. Pasalnya, salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu. "Jadi, kita tidak permasalahkan kalau normalisasi dan naturalisasi sungai dilakukan bersamaan. Namun, tidak boleh menghilang atau menghapus program normalisasi sungai dari program prioritas pengendalian banjir. Jadi, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," jelas Justin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Melihat Kembali Abainya Dirut PT LIB yang Berujung Tragedi Kanjuruhan

Ada momen yang menunjukkan abainya Dirut PT LIB Akhmad Hadian dalam merespons saran terkait jadwal pelaksanaan pertandingan yang berujung tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 6 Oktober 2022

Usai Dicapreskan Nasdem, Anies Akan Bertemu AHY Besok

Anies Baswedan akan melakukan kunjungan dan silaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

NEWS | 6 Oktober 2022

Kapolri: 8 Tembakan Gas Air Mata Diarahkan ke Tribun pada Tragedi Kanjuruhan

Sebanyak 11 personel keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton pada tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 6 Oktober 2022

Ditetapkan Tersangka, Dirut PT LIB Dinilai Lalai Verifikasi Stadion

Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan, karena dinilai lalai tidak memverifikasi stadion layak fungsi.

NEWS | 6 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri: 11 Personel Tembakkan Gas Air Mata

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, sebanyak 11 anggotanya menembakkan gas air mata di dalam stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur

NEWS | 6 Oktober 2022

KTT G-20, Relokasi PLTG Grati ke Bali Tuntas Akhir Oktober

PLN menargetkan relokasi PLTG Grati ke Bali selesai akhir Oktober sebagai bentuk dukungan untuk KTT G-20.

NEWS | 6 Oktober 2022

Dirut LIB Tersangka Tragedi Kanjuruhan Pernah Jadi Terlapor Kasus Rumah Judi

Salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan, Dirut Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita sebelumnya sempat jadi terlapor di kasus rumah judi

NEWS | 6 Oktober 2022

Jadi Tersangka, Dirut PT LIB Sempat Sesalkan Tragedi Kanjuruhan

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada tragedi Kanjuruhan yakni Direktur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita

NEWS | 6 Oktober 2022

Kapolri: Ini Penyebab Banyak Korban pada Tragedi Kanjuruhan

Kapolri menyebutkan banyak korban tewas pada tragedi Kanjuruhan karena pintu stadion terkunci dan tidak ada petugas yang berjaga.

NEWS | 6 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Polisi Tetapkan 6 Tersangka

Sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tragedi Kanjuruhan pascakericuhan di Stadion Kanjuruhan

NEWS | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Melihat Kembali Abainya Dirut PT LIB yang Berujung Tragedi Kanjuruhan

Melihat Kembali Abainya Dirut PT LIB yang Berujung Tragedi Kanjuruhan

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings