Wagub DKI Sebut Normalisasi Sungai Terkendala Sengketa dan Anggaran
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Wagub DKI Sebut Normalisasi Sungai Terkendala Sengketa dan Anggaran

Sabtu, 6 Maret 2021 | 10:21 WIB
Oleh : Yustinus Paat / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa penyebab utama lambannya program normalisasi sungai selama ini adalah karena masalah pembebasan lahan. Dari masalah pembebasan lahan ini, kata Ariza, terdapat 2 kendala utama yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta, yakni sengketa lahan dan anggarannya.

“Membebaskan lahan tuh banyak masalahnya, satu masalahanya, adalah banyak yang bersengketa, masih di pengadilan,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu untuk mengikuti proses hukum di pengadilan. Ketika sengketanya berada di pengadilan, maka Pemprov DKI tidak mungkin bisa melakukan intervensi lagi.

“Perlu waktu, kita kan negara hukum. Ada yang menggungat dan sebagainya, ada yang intervensi, ke pengadilan terjadi gugat menggugat. Kan biasa masalah sengketa terjadi seperti itu,” kata dia.

Selain masalah sengketa lahan, kata Ariza, kendala lain adalah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang terbatas. Menurut Ariza, pembebasan lahan membutuh anggaran yang besar dan bisa lebih besar dari anggaran konstruksinya.

“Kedua, masalah anggarannya. Kami kan punya keterbatasan, apakah tidak serius? Lebih dari serius. Bahkan lebih dari 20% anggaran belanja modal kita manfaatkan untuk banjir,” ungkap Ariza.

Ariza mencontohkan, Pemprov DKI membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung dalam rangka menjalankan program normalisasi hingga Tahun 2024. Hal ini, kata Ariza, berbeba jauh dengan anggaran untuk sheetpile yang nilainya sebesar Rp 370 miliar.

“Jadi, pembebasan lahannya lebih dari Rp 5 triliun. Kalau buat sheetpile-nya kita hitung cuma Rp 370 miliar. Jauh sekali perbandingannya. Bikin sheetpile-nya jauh lebih murah daripada membebaskan lahannya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ariza mengatakan, pembebasan lahan di Jakarta juga tidak bisa disamakan dengan pembebasan di daerah lain. Menurut Ariza, tanah-tanah di Jakarta tidak murah seperti tanah-tanah di luar Jakarta sehingga untuk membebaskan lahan membutuhkan anggaran besar.

“Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi di Sukabumi ya beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun. Itu sudah dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 nggak kurang Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai-sungai yang lain,” pungkas Ariza.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korban Banjir Tuntut Ganti Rugi, Wagub DKI: Kita Carikan Solusi Terbaik

Tuntutan ganti rugi tersebut, kata Ariza, adalah hak korban bannjir dan Pemprov DKI Jakarta akan mempelajarinya.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2021

Pemprov DKI Alokasikan Rp 2 T sampai Rp 3 T Tiap Tahun untuk Banjir Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kurang lebih 20% dari belanja modal tiap tahun dialokasikan untuk penanganan banjir di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 6 Maret 2021

Pemprov DKI Lakukan Pemutakhiran Data Penerima Bansos Tunai

Pemutakhiran data penerima bansos tunai tersebut dilakukan berdasarkan usulan penghapusan dan pengusulan baru dari RT/RW melalui Forum Musyawarah Kelurahan.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Warga Manfaatkan Lahan Fasum Jadi Kebun Anggur

Warga Perumahan Grand Prima Bintara memanfaatkan lahan fasilitas umum (fasum) menjadi kebun anggur.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Pinjaman PEN Ditolak, 4 Proyek Strategis Kota Bogor Teracam Ditunda

Pinjaman dana PEN Rp480 miliar yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk empat proyek strategis ke pemerintah pusat ditolak.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Kasus Covid-19 di Kota Bogor Tambah 134, Sembuh 143

Dengan demikian akumulasi total kasus positif Covid-19 di Kota Bogor sejak awal pandemi hingga saat ini mencapai 12.463 orang.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Pembangunan Tol Becakayu Dikebut, Dishub Kota Bekasi Rekayasa Lalu Lintas

Dishub Kota Bekasi rekayasa lalu lintas di lokasi pemasangan bentang jembatan (erection girder) pembangunan overpass Tol Bekasi Cawang.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Polisi Cari Teman Perempuan Robby Abbas

Polisi juga sedang mendalami siapa pemasok atau pengedar narkotika yang digunakan Robby Abbas.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

DPRD Masih Belum Jawab 4 Surat Pemprov DKI soal Pelepasan Saham Perusahaan Bir

Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI sudah mengirimkan empat surat kepada DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021

Ditangkap Tanpa Barang Bukti, Robby Abbas Akan Direhabilitasi

Polisi tidak menemukan barang bukti ketika menangkap Robby Abbas seorang diri di dalam kamar hotel.

MEGAPOLITAN | 5 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS