Lawan Pemprov DKI, LBH Jakarta Menangkan Sengketa Informasi Publik Soal Penanganan Banjir
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lawan Pemprov DKI, LBH Jakarta Menangkan Sengketa Informasi Publik Soal Penanganan Banjir

Selasa, 9 Maret 2021 | 22:44 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan memenangkan LBH Jakarta dalam sengketa informasi publik penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Putusan keluar pada 4 Maret 2021 dan memerintahkan Pemprov DKI agar informasi publik terkait mekanisme penanggulangan banjir Jakarta harus dibuka kepada publik.

Sebagaimana dilansir dalam bantuanhukum.or.id yang dikutip Beritasatu.com pada Selasa (9/3/2021), disebutkan bahwa LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17 Januari 2020.

LBH Jakarta mengajukan 20 butir informasi penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang didasarkan pada mekanisme penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007.

Dalam proses permohonan sengketa informasi publik hingga proses mediasi sengketa informasi publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan 17 informasi dari 20 informasi publik, namun tidak memberikan 3 informasi publik lainnya.

Adapun 3 informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dokumen yang menjelaskan, pertama, dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir.

Kedua, dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir. Ketiga, dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir.

Pada kesimpulannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan berdalih telah memberikan semua informasi publik yang dimintakan dan meminta LBH Jakarta untuk meminta informasi publik sejak awal diajukan dengan mekanisme permohonan data riset.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meminta LBH Jakarta menerima saja informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika memang memiliki kebutuhan untuk melakukan riset dan advokasi.

Dalil ini kemudian ditolak oleh Majelis Komisioner dengan menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, Majelis Komisioner juga membantah dengan tegas dalil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyatakan bahwa jika permohonan informasi harus diajukan melalui mekanisme riset, karena sejak awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyatakan hal tersebut bahkan memberikan 17 dari 20 butir informasi publik yang dimohonkan.

Pada pokoknya, dalam putusannya majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan seluruh permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh LBH Jakarta.

Berdasarkan pada hal tersebut, LBH Jakarta mengapresiasi putusan majelis komisioner yang mendasarkan pertimbangannya pada kepentingan publik, khususnya warga DKI Jakarta yang terdampak bencana banjir. Keterbukaan informasi publik harus menjadi kunci dari pintu penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.

LBH Jakarta juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membuka seluruh informasi publik terkait penanggulangan bencana banjir tanpa terkecuali.

Hal ini demi membukakan kepada publik permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta dengan baik selama bertahun-tahun dan demi menjamin perbaikan sistem penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Rusun Pasar Rumput Diprioritaskan untuk Korban Banjir Ciliwung

Rusun Pasar Rumput terdiri atas tiga tower, dengan tinggi 25 lantai dan terdapat 1.984 unit serta 1.314 kios untuk penghuni yang bekerja sebagai pedagang.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

PPKM Mikro Diperpanjang, Bioskop dan Karaoke Boleh Beroperasi di Kabupaten Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro hingga 22 Maret 2021.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Polres Jakarta Barat Bongkar Ladang Ganja Seluas 12 Hektare

Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan pengedar ganja atas nama Andri Hidayat, pada bulan Juli 2020.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

24.701 Warga Kabupaten Bekasi Telah Divaksinasi Covid-19

Hingga pekan kedua Maret ini, terdata sudah ada 14.283 petugas pelayan publik yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama, sejak Senin (1/3/2021) lalu.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Karaoke Akan Kembali Beroperasi di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengizinkan usaha-usaha karaoke kembali beroperasi.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Harga Cabai Makin Pedas, Tembus Rp 140.000 Per Kilogram

Menurut Lilis pedagang di Pasar Jatiasih, kenaikan harga mulai terasa awal tahun ini.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Pemkot Bogor Alokasikan 55.000 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Lansia

Rencananya vaksinasi akan dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Beri Makan Botol Plastik ke Kuda Nil, Warga Bandung Diancam 3 Bulan Penjara

Terduga bisa dijerat dengan hukuman 3 bulan penjara bila terbukti bersalah.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Penculikan di Tebet, Polisi Buru Pelaku Lain

Polres Metro Jakarta Selatan menangkap empat pelaku penculikan disertai penganiayaan terhadap korban BH yang terjadi di wilayah Tebet, Selasa (2/3/2021).

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021

Motif Penculikan di Tebet Terkait Masalah Bisnis

Penyidik masih melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut.

MEGAPOLITAN | 9 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS