Sengketa Lahan di Kemayoran Bukan Kasus Mafia Tanah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sengketa Lahan di Kemayoran Bukan Kasus Mafia Tanah

Selasa, 30 Maret 2021 | 09:07 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, selaku kuasa hukum Martinus Yacobus, membantah sengketa tanah di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kasus mafia tanah.

Perkara sengketa tanah itu sebelumnya diberitakan sejumlah media massa, termasuk Beritasatu.com dengan judul, "Dugaan Mafia Tanah, Polisi Tangkap Preman Bayaran dan Pengacara" yang tayang pada 10 Maret 2021.

Berikut penjelasan dan permintaan hak jawab Martinus Yakobus, yang diwakili Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia melalui surat keterangan tertulis nomor 21/Dir-PI/III/2021 yang diterima: Bahwa judul pemberitaan di atas terutama kata "...dugaan Mafia tanah..." tidak secara gamblang didapatkan dalam uraian pemberitaan.

Perlu kami jelaskan dan luruskan, Kami mendukung upaya pemberantasan mafia tanah dan hukum harus ditegakkan. Namun, perlu kehati-hatian dan pendalaman, tidak setiap sengketa tanah dikategorikan sebagai mafia tanah. Permasalahan tanah Bungur Besar, Kemayoran sebenarnya tidak termasuk dalam kategori mafia tanah karena tidak ada pemalsuan dokumen pertanahan yang dilakukan oleh sindikat kejahatan.

Status tanah tersebut sudah jelas yakni asset/kekayaan Yayasan Kopra, yang mana Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) sempat berperkara dengan Kementerian Perdagangan sampai ke tingkat kasasi terkait kepemilikan aset dan Putusan dari Mahkammah Agung No.3475.K/Pdt 1987, yang pada intinya menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.567 yang terletak di Jl. Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat merupakan milik IKKI. Martinus Yacobus adalah salah satu pengurus IKKI yang mempunyai kaitan erat dengan aset/kekayaan IKKI.

Susunan
Pemberi kuasa adalah Martinus Yacobus, merupakan Pengurus IKKI. Posisi dalam kepengurusan ini dikuatkan dalam Berita Acara Induk Koperasi Kopra Indonesia No.2.05 tanggal 27 Juni 2013 di hadapan Notaris Hajah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, tercantum susunan Kepengurusan Sementara IKKI:
Ketua: Tuan Doktorandus Marthin Dominggus Weeflaar (sudah meninggal)
Sekretaris: Tuan Martinus Yacobus
Bendahara: Tuan Abraham Sahusilawane

Selain itu, berdasarkan surat kuasa No.007/SK/IV/IKKI/2014, yang ditandatangani oleh Drs Marthin D Weeflaar, memberi kuasa kepada Martinus Yacobus sebagai sekretaris IKKI untuk menegosiasi, menjual serta menerima uang keseriusan atau tanda jadi atas tanah tersebut. Demikian juga surat tanda laporan kehilangan kerusakan barang-barang, surat-surat No.775/B/II/Restro Jakpus tanggal 6 Februari 2017 mencantumkan Martinus Yacobus sebagai ketua IKKI.

Selanjutnya, pada 4 Juni 2020, Kementerian ATR/BPN menyampaikan surat No. HP.03.03/1097.31.71/01/2020 kepada Martinus Yacobus sebagai pihak 'yang berkepentingan' terkait informasi keterangan tanah.

Adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengurus untuk bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul di antaranya terkait aset IKKI. Hal ini ditegaskan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Induk Koperasi Kopra Indonesia, 12 Feberuari 1973, Bab VII Tentang Hak dan Kewajiban Pengurus, pasal 9, ayat 5, berbunyi: "Sambil menunggu pengesahan rapat anggota berikutnya Pengurus dapat mengambil kebijaksanaan yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota".

Sehingga, sebagai pengurus IKKI, Martinus Yacobus memberikan kuasa kepada seorang pengacara adalah sah secara hukum. Jadi tidak tepat dikatakan permasalahan tanah Bungur Besar, Kemayoran disebut dan dikategorikan sebagai permasalahan mafia tanah."



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PN Jakarta Timur Kembali Buka Layanan Streaming Sidang Rizieq Syihab

Layanan streaming sidang Rizieq itu kembali dibuka agar masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan secara virtual.

MEGAPOLITAN | 30 Maret 2021

Wagub Ingatkan Pelaku dan Korban Dugaan Pelecehan Seksual Berikan Keterangan Sesuai Fakta

Inspektorat juga menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEGAPOLITAN | 30 Maret 2021

Hakim Bisa Putuskan Sidang Online Tanpa Persetujuan Rizieq

Keputusan jalannya persidangan, apakah dilangsungkan secara online maupun offline merupakan otoritas dari pengadilan.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

Terduga Teroris ditangkap di Condet, Wagub DKI Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Menurut Riza, Jakarta memang kadang menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang termasuk para terduga teroris.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

Kasus Dugaan Pelecehan, Blessmiyanda Tunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Blessmiyanda mengakui bahwa dirinya tetap menunggu hasil dari pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

Jamin Keamanan di Jakarta, TNI-Polri Gelar Patroli Gabungan

Rute patroli gabungan diantaranya menuju ke Gereja Katedral Jakarta, Gereja GPIB Immanuel, sentra-sentra ekonomi, dan tempat strategis lainnya.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

Besok, JaksaTanggapi Eksepsi Rizieq

PN Jaktim menjadwalkan sidang pada Selasa (30/3/2021) dan Rabu (31/3/2021), dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

13 Kelurahan di Jakarta Pusat Belum Memiliki Puskesmas

Pemkot Jakarta Pusat harus menyewa gedung serta layanan Puskesmas dilayani oleh Puskesmas tingkat kecamatan.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

Gara-gara Covid-19, Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Ini Kurang dari Rp 1 Triliun

Angka itu turun dari tahun sebelumnya mencapai Rp 1,83 triliun.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021

5 Bom Milik Terduga Teroris di Bekasi dan Condet Kategori High Explosive

Lima bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dengan sumbu terbuat dari senyawa kimia yang mudah meledak.

MEGAPOLITAN | 29 Maret 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS