Moeldoko Tegaskan Adanya Gugatan Tak Jadi Dasar Ambil Alih TMII
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Moeldoko Tegaskan Adanya Gugatan Tak Jadi Dasar Ambil Alih TMII

Jumat, 9 April 2021 | 19:40 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, adanya gugatan hukum yang dilayangkan Mitora Pte, Ltd, perusahaan asal Singapura kepada Yayasan Harapan Kita, tidak menjadi dasar keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terutama pada saat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) 19/2021 tentang TMII yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam perpres tersebut, pengelolaan TMII diambil alih dari Yayasan Harapan Kita yang sudah mengelola selama 44 tahun kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg).

“Pertimbangan itu secara eksplisit tidak masuk ke dalam Perpres,” kata Moeldoko saat memberikan keterangan, di Gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Kendati demikian, Moeldoko menyampaikan tim transisi pengambilalihan TMII akan mengkaji gugatan tersebut. “Mungkin ada itu, nanti akan dilihat ya. Tapi dari Perpres yang ada, tidak ada pertimbangan itu,” ujar Moeldoko.

Ditegaskan Moeldoko, pengambilalihan TMII baru dilakukan sekarang, karena pemerintah ingin ada perubahan dalam pengelolaan ikon wisata Indonesia tersebut. Pemerintah ingin ada optimalisasi aset negara yang belum teroptimalkan dengan baik.

“Pasti semuanya melalui evaluasi. Untuk itulah ada 2016, Pak Mensesneg sudah lakukan pendampingan kepada TMII. Apa persoalannya, bagaimana kinerjanya. Tapi sepertinya sampai dengan sekarang tidak ada perubahan kinerja yang baik. Itulah kenapa kira-kira baru sekarang (diambil alih), terang Moeldoko.

Ia memastikan, manajemen baru TMII akan melakukan langkah-langkah perbaikan internal manajemen. Moeldoko belum bisa mengungkapkan langkah atau kebijakan baru yang akan dilakukan. Namun yang pasti kebijakan efisiensi akan menjadi prioritas dalam perbaikan internal manajemen.

“Diberi waktu tiga bulan. Mulai kerja setelah dibentuk ini (tim transisi). Pembentukannya sudah ada, jadi langsung kerja,” tukas Moeldoko.

Seperti diketahui, Mitora menggugat Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Cendana atau keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto atas pengelolaan TMII. Mitora meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita Museum Purna Bhakti Pertiwi yang berada di dalam TMII dan menggugat anak-anak Soeharto senilai Rp 584 miliar. Dalam gugatan perdata itu, Mitora menyertakan lima pihak tergugat yang merupakan anggota keluarga Soeharto.

Mereka adalah Tutut Soeharto, Bambang Trihatmodjo, Titiek Soeharto, Sigit Harjojudanto, dan Mamiek Soeharto, serta Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, lembaga yang didirikan keluarga Cendana pada masa Orde Baru, juga turut digugat.

Mitora merupakan perusahaan penggarap proyek pengembangan TMII. Belum ada alasan rinci perihal alasan perusahaan ini mengajukan gugatan.

Mitora juga pernah menggugat keluarga Cendana pada 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan itu menggugat semua anak Soeharto dan dua yayasan, yaitu Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Yayasan Harapan Kita. Saat itu, Mitora menggugat keluarga Cendana Rp 1,1 triliun. Proses gugatan berakhir dengan mediasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov DKI: Keluar Masuk Jabodetabek Tidak Perlu SIKM

Menurut Kadishub Syafrin, SIKM hanya berlaku bagi perjalanan dari Jabodetabek ke luar Jabodetabek ataupun sebaliknya.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Moeldoko: TMII Akan Dikelola BUMN Pariwisata

Moeldoko mengatakan, ada beberapa opsi yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk menentukan lembaga yang akan mengelola TMII.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Wali Kota Tangerang Masih Kaji Pembukaan Bioskop

Pemerinth Kota Tangerang masih melakukan kajian mendalam terkait kembali dibukanya bioskop.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Soeharto dan Ibu Tien Bangun TMII, Moeldoko: Kita Patut Berterima Kasih

Presiden kedua Soeharto dan Tien Soeharto telah membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

ASN Nekat Mudik, Wali Kota Tangerang: Kita Jatuhi Sanksi

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tangerang yang nekat mudik akan diberikan sanksi.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Jelang Ramadan, Bupati, Kapolrestro dan Dandim Bersih-bersih Masjid

Bupati, Kapolrestro, dan Dandim mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid menjelang Ramadan 1442 Hijriah.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Moeldoko Ungkap TMII Alami Kerugian Hingga Rp 50 M Tiap Tahun

Kerugian yang diderita TMII setiap tahunnya mencapai Rp 40-50 miliar sehingga tidak bisa memberikan kontribusi ke kas negara.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

DPRD Minta Pemprov DKI Eksekusi Program Wifi Gratis Tepat Sasaran

DPRD DKI Jakarta mengimbau Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengkaji lagi data lokasi pemasangan wifi gratis.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Pengawasan Larangan Mudik Kota Bogor Mulai dari Tingkat RW

Pemkot Bogor memfokuskan pengawasan larangan mudik mulai dari tingkat RW di lingkungan sekitar.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Patuhi Larangan Mudik

Pemkot Tangerang akan terus melakukan pemantauan terhadap transportasi yang melintas di Kota Tangerang.

MEGAPOLITAN | 9 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS